Inspektorat Enggan Ungkap Nilai Kerugian Negara Korupsi KUR BSI Bima

Sementara itu, Kabag Prokopim Setda Kabupaten Bima Suryadin yang dikonfirmasi menegaskan, bahwa Tim Inspektorat tidak bisa memberikan informasi terkait materi dan hasil pemeriksaan. Karena hal ini menyangkut tahapan penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Tim Inspektorat belum bisa sampaikan informasi materi pemeriksaan, karena ini menyangkut tahapan penyidikan Tipikor," katanya dikonfirmasi, Rabu (2/10/2024).

Suryadin memastikan, bahwa kasus dugaan korupsi dana KUR ini masih terus dilakukan pendalaman berkas penyidikan oleh Tim Inspektorat dan Kejari Bima. Karena berkas perkara yang ada masih belum lengkap.

"Mereka menilai berkas penyidikan belum lengkap. Terkait kekurangannya, tim akan tetap berkoordinasi untuk segera melengkapinya," jelas Yan sapaan karib Kabag Prokopim Setda Kabupaten Bima ini.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi dana KUR senilai Rp13 miliar ini terjadi pada tahun 2021 hingga 2022 silam. Modus pelaku melakukan korupsi mengajukan nama petani fiktif sebagai penerima KUR, dengan nilai yang diajukan mulia Rp50 juta hingga Rp250 juta per orang.

Dalam perkembangannya, puluhan nasabah, direksi, manajemen, marketing hingga pria inisial AR sebagai auditor BSI pusat diperiksa penyidik Kejari Bima. Kasi Intelijen Kejari Bima, Deby F Fauzi mengatakan sebanyak Rp266.590.000 juta telah disita dari pihak BSI Bima. Uang ratusan juta itu dikembalikan oleh pihak BSI selama tiga tahapan.

"Dikembalikan selama tiga kali tahapan. Sekarang kami masih proses penyusunan berkas perkara. Ada dugaan kerugian negara. Tapi angkanya belum bisa dipastikan," ujar Deby belum lama ini.