Harga Beras Semakin Mahal, Masyarakat Geruduk Kantor Gubernur NTB

Ia mendesak Pemprov NTB mengawal penjualan beras murah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual oleh mitra Bulog. Pasalnya, temuan di lapangan beras SPHP dijual lagi ke masyarakat dengan harga Rp17 ribu per kilogram padahal harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp10.900 per kilogram.

"Supaya operasi pasar yang dilakukan pemerintah menyentuh langsung masyarakat. Jangan sampai dari Bulog ke pengepul dan dijual ke masyarakat dengan harga tinggi," pintanya.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Wirajaya Kusuma yang menemui massa aksi menjelaskan pasokan beras di NTB dipastikan mencukupi sampai bulan Ramadan mendatang.

Hasil koordinasi dengan Bulog NTB, mereka sudah mendatangkan beras sebanyak 13.000 ton dari Jawa Timur ke NTB untuk menjamin ketersediaan pasokan beras sampai bulan Ramadan.

"Kenapa diambil langkah seperti itu? Karena memang kondisi kita akibat El Nino panen belum bisa. Untuk mengantisipasi itu, supaya ketersediaan beras terjamin di NTB. Pokoknya tidak boleh terjadi kelangkaan stok beras di pasar dan retail modern," jelas Wirajaya.

Wirajaya mengatakan operasi pasar murah juga dilakukan di desa dan kelurahan oleh pemerintah daerah. Namun masyarakat dibatasi membeli maksimal sebanyak dua sak atau 10 kilogram.

"Kami minta juga tak boleh menjual beras SPHP melebihi HET. Kalau ada yang menjual di atas HET maka izinnya dicabut sebagai mitra Bulog. Itu beras subsidi dari pemerintah. Karena mereka sudah dapat margin keuntungan yang diberikan Bulog," ucap Wirajaya.

Wirajaya menyebutkan Bulog NTB menyebar sebanyak 40 ton beras SPHP di Pulau Lombok setiap hari. Beras tersebut dijual lewat mitra Bulog di pasar-pasar tradisional dan retail modern. Dengan langkah ini diharapkan harga beras secepatnya bisa kembali stabil.

Ia menjelaskan fenomena melonjaknya harga beras bukan saja terjadi di NTB tetapi secara nasional. Bahkan provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Lampung juga mengalami kekurangan pasokan beras.

"Mereka juga provinsi lumbung pangan nasional tapi kondisinya juga sama. Kondisinya sekarang produksi padi jauh menurun. Kalau dulu sampai 128 ribu ton sampai Februari produksi gabah di NTB, tetapi sekarang jauh menurun," terang Wirajaya.