Hamdan Kasim Ditahan Jaksa, Wagub dan Ketua DPRD NTB Ogah Beri Komentar

Dikonfirmasi usai rapat paripurna DPRD NTB di Kantor Gubernur, Senin (24/11/2025) sore, Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri enggan mengomentari politisi Partai Golkar NTB Hamdan Kasim yang ditahan penyidik Pidsus Kejati NTB.

Termasuk saat ditanya apakah Hamdan Kasim akan dicopot dari Partai Golkar NTB.

"Saya gak berkomentar ya. Terima kasih," kata Dinda, sapaan akrab Wagub NTB itu.

Hal yang sama dikatakan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda. Dia mengarahkan agar mengkonfirmasi Ketua DPD I Golkar NTB.

"No comment. Saya kalau soal ini, kalau soal partai tanya pak ketua partai. Kalau saya pribadi no comment," kata Isvie.

Diketahui, tersangka kasus dana siluman DPRD NTB juga saat ini menjabat Ketua Komisi IV DPRD NTB. Apakah ada pergantian pimpinan Komisi IV dengan ditahannya Hamdan Kasim? Isvie mengatakan DPRD NTB belum berbicara soal itu.

"Belum kita bicara soal itu. Nanti saatnya (dibicarakan)," ucap Isvie.

Ditanya terkait anggota dewan yang menerima dana siluman meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Isvie mengatakan itu bukan ranah DPRD NTB.

"Kalau itu tanya saja kejaksaan. Kita tidak ranah itu. Saya tidak tahu, tanya saja kejaksaan," tandas Isvie.

Hingga saat ini, penyidik Pidsus Kejati NTB telah menetapkan tiga anggota DPRD NTB sebagai tersangka kasus dana siluman. Ketiganya adalah Hamdan Kasim (HK), Indra Jaya Usman (IJU) dan M. Nashib Ikroman (MNI).

Hamdan Kasim ditahan jaksa pada Senin (24/11/2025), sedangkan IJU dan MNI ditahan pada Kamis (20/1/2025) pekan lalu. Hamdan Kasih dan IJU ditahan di Lapas Kuripan Lombok Barat, sedangkan MNI di Lapas Praya, Lombok Tengah.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam kasus ini, ketiga tersangka berperan sebagai pemberi uang atau dana siluman kepada anggota DPRD NTB lainnya. Penyidik menyita uang sebesar Rp2 miliar lebih dari pengembalian yang dilakukan belasan anggota DPRD NTB.