Dugaan Praktik Aborsi Ilegal, LPA Mataram Laporkan Dokter dan RS

Joko menjelaskan pihaknya melaporkan oknum dokter tesebut ke IDI Lombok Barat dan POGI Wilayah NTB terkait dengan masalah etik. Sedangkan laporan ke Dinas Kesehatan Kota Mataram, pihaknya melaporkan yang bersangkutan dan rumah sakit.

"Laporan ke Dinas Kesehatan kita mau menuntut dokter dan rumah sakitnya untuk dievaluasi. Dalam lampiran itu kita menyampaikan soal fakta yang kami temukan, akhirnya itu kita sampaikan. Mereka akan menindaklanjuti dan kemungkinan besok sudah mulai melakukan pemanggilan," jelas Joko.

Untuk sementara, LPA Kota Mataram masih melaporkan oknum dokter dan RS ke tiga lembaga tersebut. Sedangkan untuk laporan pidana ke kepolisian, belum dilakukan karena LPA masih meminta jaminan perlindungan kepada korban.

"Tujuan kita melaporkan ini untuk menghentikan praktik-praktik ini. Bagaimana menghentikan praktik aborsi dan adopsi ilegal. Artinya, kita bisa mengungkap bahwa rumor yang selama ini (berkembang) bisa kita buktikan," tandas Joko.

Sebelumnya, Joko mengungkapkan ahwa praktik aborsi ilegal ini bermula dari laporan salah satu orang tua korban yang mengetahui anaknya baru saja menjalani aborsi pada salah satu rumah sakit di Kota Mataram. Berdasarkan laporan yang diterima, tarif yang dibanderol untuk sekali tindakan aborsi mencapai Rp15 juta.

Selain dugaan aborsi ilegal, oknum dokter spesialis kandungan tersebut disinyalir terlibat sebagai perantara dalam praktik jual beli bayi. Jika ada pasien yang mengalami kehamilan tidak diinginkan diberikan dua opsi yaitu menggugurkan kandungan atau menyerahkan bayi yang dilahirkan kepada orang lain.

"Jadi saya menengarai bahwa ketika ada satu kasus kehamilan yang tidak diinginkan, pilihannya ada dua. Aborsi atau bayinya akan diserahkan ke orang lain. Nah, dokter ini sebagai perantara, itu yang terjadi," ungkap Joko.