DPRD Lotim Dorong Relokasi Anggaran untuk Perbaikan Sekolah Rusak
Lombok Timur, IDN Times – Banyaknya sekolah yang rusak akibat bencana di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi perhatian serius anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim. Apalagi saat ini sedang masa efisiensi anggaran, sehingga sangat kecil kemungkinan pemerintah pusat akan membantu.
Wakil Ketua DPRD Lotim, Waes Al Qarni, mendorong agar dilakukan relokasi anggaran yang telah tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk memprioritaskan pembangunan sekolah yang rusak.
Menurutnya, dalam dokumen perencanaan anggaran 2025, telah dialokasikan dana untuk pembangunan fisik sekolah, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar (SD), dan Taman Kanak-kanak (TK).
1. Alokasi anggaran untuk pembangunan sekolah
Waes menjelaskan, untuk SMP, anggaran yang disiapkan meliputi pembangunan ruang kelas baru sebesar Rp7,4 miliar dan rehabilitasi sedang-berat sebesar Rp2,8 miliar. Sementara itu, untuk SD, alokasi anggaran mencapai Rp18 miliar untuk ruang kelas baru dan Rp6,8 miliar untuk rehabilitasi sedang-berat. Sedangkan untuk TK, anggaran pembangunan ruang kelas baru mencapai Rp10,4 miliar dan rehabilitasi sebesar Rp1,2 miliar.
Meskipun alokasi anggaran tersebut sudah ditetapkan lokasinya, Waes menegaskan bahwa melihat banyaknya sekolah yang rusak akibat bencana, perlu dilakukan penentuan ulang lokasi pembangunan dengan mengedepankan sekolah-sekolah yang terdampak.
“Jadi, solusinya adalah relokasi anggaran,” tegasnya.
Waes menambahkan bahwa kesempatan untuk melakukan penyusunan ulang anggaran masih terbuka. Dia menekankan pentingnya sinergi antara Kepala Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk memetakan sekolah-sekolah yang terdampak bencana.
“Kepala dinas harus bersinergi dengan BPBD dan OPD lain sehingga bisa dipetakan mana sekolah yang terdampak. Dengan begitu, anggaran yang sudah ditetapkan bisa direlokasi untuk sekolah-sekolah yang terkena musibah,” ujarnya.
2. Mencari sumber dana alternatif
Selain relokasi anggaran, Waes juga mengusulkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025 sebesar Rp7 miliar untuk pembangunan sekolah rusak. Namun, dia menegaskan bahwa solusi ini bersifat sementara.
“Tapi itu sifatnya sementara, sehingga menurut saya relokasi anggaran itu yang paling tepat,” ujarnya.
Waes juga menyarankan solusi lain, yaitu mencari sumber dana dari kebijakan refocusing anggaran untuk efisiensi anggaran, sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo.
“Solusi bisa kaitannya dengan efisiensi, ada kegiatan seremonial seperti perjalanan dinas dan belanja lainnya sesuai Inpres yang ditadakan itu bisa diarahkan ke sekolah,” imbuhnya.
3. Komunikasi dengan TAPD
DPRD Lotim berencana untuk berkomunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna membahas arah relokasi anggaran.
“Kita (dewan) akan panggil TAPD, akan bahas bagaimana kemudian sekolah rusak akibat bencana supaya diselesaikan. Semua anggaran akan direlokasi,” paparnya.
Waes juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan gedung sekolah yang berkelanjutan.
“Harusnya memang begitu, dilakukan perencanaan berkelanjutan,” ucapnya.
Dengan banyaknya sekolah yang rusak akibat bencana, DPRD Lotim mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan relokasi anggaran guna memprioritaskan perbaikan dan pembangunan kembali sekolah-sekolah tersebut. Sinergi antar-instansi dan penggunaan sumber dana alternatif diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan infrastruktur pendidikan di Lombok Timur.
"Upaya ini diharapkan dapat memastikan bahwa anak-anak di Lotim dapat kembali belajar dalam lingkungan yang aman dan layak, serta mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas bagi generasi mendatang," pungkasnya.
