Di Depan Prabowo, Kepala BNPB Bongkar Lemahnya Kesiapan BPBD NTT

Menurut dia, gudang logistik BPBD di daerah terdampak dalam kondisi kosong. Bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20 miliar pun menjadi penopang utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setelah gempa.

"Karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong. Untung Bapak Presiden memberi bantuan Rp20 miliar sehingga itu sangat membantu pemerintah daerah," ujarnya.

Suharyanto berharap setiap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki stok penyangga atau buffer stock yang dapat langsung digunakan ketika bencana terjadi.

Menurutnya, pemerintah daerah setidaknya perlu menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar untuk kebutuhan dasar kebencanaan. Persediaan tersebut dapat berupa sembako, makanan, tenda, hingga matras.

"Sehingga ketika ada bencana mereka sudah bisa memberikan bantuan awal kepada masyarakat," katanya.

Suharyanto juga mengungkapkan adanya perbedaan kesiapan antara BNPB dan BPBD. Ia mengatakan BNPB memiliki kewenangan langsung di bawah Presiden, sedangkan BNPB tidak memiliki hubungan komando dengan BPBD di daerah.

"Kami kan datang setelah itu, 1x24 jam. BNPB alat Bapak Presiden, kami tidak punya hubungan komando dengan BPBD. Sementara kami BNPB kuat di bawah Presiden sehingga mau apa saja bisa," ujarnya.

Menurut Suharyanto, keterbatasan logistik di daerah menjadi salah satu persoalan yang paling terlihat saat penanganan gempa Flores.

Ia mencontohkan, masyarakat belum mendapatkan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan dan sembako pada hari pertama setelah gempa.

"Harusnya bisa memberikan bantuan dasar saja, permakanan, nanti kami datang lewat pendistribusian logistik. Itu yang terlihat menonjol, Pak Presiden. Mohon ke depannya itu menjadi perhatian," katanya.

Keterlambatan bantuan tersebut, lanjut Suharyanto, turut memicu keluhan masyarakat pada satu hingga dua hari pertama setelah bencana.

"Itu yang menyebabkan satu dua hari itu masyarakat teriak-teriak, 'kami belum dibantu. Kami belum dapat bantuan, di mana pemerintah,' padahal ini sementara berjalan," tuturnya.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap membantu pemerintah daerah menyediakan gudang dan stok logistik kebencanaan.

Prabowo menilai pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota semestinya memiliki persediaan makanan dan kebutuhan dasar untuk menghadapi kondisi darurat.

"Jadi saran Anda BPBD tingkat provinsi punya gudang makanan sendiri? Nanti kabupaten juga punya sendiri? Nanti kita bantu tiap provinsi biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan, sama juga dengan bupati," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, gubernur dan bupati seharusnya memiliki cadangan logistik sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. Jika pemerintah daerah belum memiliki inisiatif tersebut, pemerintah pusat akan membantu menyiapkannya.

Gubernur NTT Melki Laka Lena yang hadir dalam rapat tersebut mengakui kondisi keterbatasan logistik di daerah.

Melki mengatakan, setelah gempa terjadi, Pemprov NTT langsung berkoordinasi dengan BNPB dan menggunakan sumber daya masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak.

Pemprov NTT, kata dia, menerapkan skema pembayaran setelah barang kebutuhan masyarakat dikeluarkan oleh toko atau kios yang membantu penyediaan logistik.

"Dan syukur kepada Tuhan, di daerah-daerah sulit seperti Palue mereka bantu," kata Melki.

Pemerintah pusat dan daerah selanjutnya akan memperkuat kesiapan logistik agar bantuan dasar dapat segera disalurkan kepada masyarakat pada fase awal ketika bencana kembali terjadi.