Data Stunting SSGI dan E-PPGBM  Jomplang, Wagub NTB: Dikes Jangan Cuek

Adapun angka stunting di NTB berdasarkan data versi hasil SSGI dan e-PPGBM pada 10 kabupaten/kota di NTB tahun 2022. Antara lain:

1. Kabupaten Lombok Tengah
SSGI : 37 persen.
e-PPGBM : 20,81 persen
2. Kabupaten Lombok Utara
SSGI : 35,9 persen.
e-PPGBM : 22,94 persen
3. Kabupaten Lombok Timur
SSGI : 35,6 persen.
e-PPGBM : 16,98 persen
4. Kabupaten Dompu
SSGI : 34,5 persen.
e-PPGBM : 13 persen
5. Kabupaten Lombok Barat
SSGI : 34 persen.
e-PPGBM : 18,98 persen
6. Kota Bima
SSGI : 31,2 persen.
e-PPGBM : 13,70 persen
7. Kabupaten Sumbawa
SSGI : 29,7 persen.
e-PPGBM : 6,92 persen
8. Kabupaten Bima
SSGI : 29,5 persen.
e-PPGBM : 13,88 persen
9. Kota Mataram
SSGI : 25,8 persen.
e-PPGBM : 17,08 persen
10. Kabupaten Sumbawa Barat
SSGI : 13,9 persen.
e-PPGBM : 8,78 persen

Sehingga, berdasarkan SSGI 2022, angka stunting di NTB sebesar 32,7 persen. Sedangkan berdasarkan e-PPGBM, angka stunting di NTB pada 2022 sebesar 16,84 persen.

Wagub menjelaskan perbedaan pengambilan data antara SSGI dan e-PPGBM. Ia menyebutkan pada saat SSGI 2022, surveyor melakukan survei terhadap 6.060 rumah tangga dengan sampling sebanyak 6.300 balita. Atau 1,3 persen dari 453.799 balita di NTB. Sedangkan E-PPGBM, datanya diperoleh dari seluruh populasi balita.

Jomplangnya data stunting antara SSGI dan e-PPGBM menjadi bahan instrospeksi bagi Pemda kabupaten/kota. Untuk itu, ketika surveyor melakukan survei, Pemda kabupaten/kota harus ikut mendampingi. Seperti apa yang dilakukan provinsi lain dengan angka stunting yang rendah. Mereka ikut mendampingi surveyor ketika melakukan survei.

"Kita sama-sama mengeceknya agar dapat data valid. Bukan memanipulasi data. Dan itu tidak mungkin kita lakukan karena akan menjadi bola salju yang akan meledak suatu saat. Nanti kalau ada survei Riskesdas atau survei apapun di kabupaten/kota, Dikes jangan cuek," pinta Wagub.

Terlepas dari perbedaan data yang cukup jomplang itu, Wagub mengatakan apa yang sudah dilakukan NTB dengan melakukan penginputan data stunting berdasarkan e-PPGBM sudah on the track. Karena penginputan data berdasarkan e-PPGBM sudah di atas 97 persen.

Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi penanganan stunting menggunakan SSGI, karena tidak seluruh provinsi bisa menginput data e-PPGBM dengan persentase di atas 90 persen. Ada provinsi yang masih di bawah 90 persen bahkan 40 persen.

"Saya tanyakan ke Kementerian Kesehatan, mereka bilang kami ingin merilis stunting by e-PPGBM. Tetapi masalahnya tidak semua provinsi melakukan seperti yang dilakukan NTB. Sehingga kalau merilis stunting menggunakan e-PPGBM, kalau inputnya masih di bawah 90 persen, tidak mungkin. Tetapi apa yang dilakukan NTB sudah on the right track," ucapnya.

Terpisah, Kepala Dikes NTB dr. Lalu Hamzi Fikri mengatakan saat bertemu Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, diharapkan memang ada pendampingan kepada petugas survei ketika turun ke lapangan. Ia mengatakan Dikes NTB dan Dikes Kabupaten/Kota siap mendampingi surveyor.

"Dua hal di situ, kita siap mendampingi tapi mungkin surveyor tidak siap didampingi atau sebaliknya. Ada juga yang surveyor siap didampingi atau kita yang siap mendampingi. Sebenarnya ini masukan kita ke depan. Supaya benar-benar ketika data itu duduk bareng. Karena surveyor ini dari mahasiswa," terangnya.

Menurut Fikri, data SSGI dan e-PPGBM tidak bisa dibandingkan apple to apple di antara keduanya. Karena keduanya pasti ada plus dan minusnya. "Tapi yang jelas kita percaya diri dengan data e-PPGBM yang kita miliki, by name by address," kata Fikri.

Mengenai instruksi Wagub supaya Dikes mendampingi surveyor saat turun melakukan survei, Fikri mengatakan pihaknya ke depan akan melakukan pendampingan. Apalagi dalam waktu dekat akan ada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023.