Dapur MBG di Kupang Dilarang Pakai LPG 12 Kg

Alfred menegaskan langkah ini harus diambil Pemkot Kupang akibat berkurangnya stok LPG terutama 12 kg. Menurutnya untuk penggunaan masif di SPPG sudah sepantasnya menggunakan yang 50 kg.

"Supaya tidak berdampak pada stok LPG 12 dan 5,5 kilogram yang sudah menjadi kebutuhan harian masyarakat," jelas dia (5/6/2026).

Selanjutnya, Pemkot Kupang melalui satgas tersebut akan mengawasi distribusi LPG hingga ke tingkat pengecer guna mencegah praktik penimbunan, penjualan di atas harga eceran tertinggi, maupun digunakan oleh SPPG.

Ia sebelumnya mendapat laporan soal 1.000 tabung LPG ukuran 12 dan 5,5 kg yang siap didistribusikan di Kota Kupang. Namun begitu ia mengungkap adanya agen tak resmi yang harus ditindak.

Ia mencatat adanya kenaikan harga di tingkat pengecer saat LPG ukuran 12 dan 5,5 kg langka. Untuk tabung 12 kg mencapai Rp485 ribu dari sebelumnya Rp 360 ribu.

Sebelumnya, ia menyebut telah menggelar rapat bersama berbagai pihak termasu Pertamina untuk mencari solusi atas kelangkaan ini. Ia berharap dengan adanya langkah pengalihan penggunaan LPG ke tabung 50 kilogram bagi dapur MBG akan berdampak pada ketersediaan stok bagi masyarakat.

"Supaya pasokan kita lebih stabil dan harganya di tengah masyarakat bisa terkendali lagi," ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Kupang, Randi Daud, mendukung langkah Pemkot Kupang untuk menstabilkan stok dan harga LPG di masyarakat. Politisi Partai Golkar itu meminta seluruh pengelola dapur MBG mulai beralih menggunakan LPG 50 kg.

Kehadiran dapur MBG saat ini, sebutnya, mempengaruhi stok LPG apalagi ditambahi dengan situasi global saat ini. Kebutuhan harian masyarakat maupun pelaku usaha sangat bergantung pada LPG 12 dan 5,5 kg.

"Karena satu hari saja satu dapur bisa menggunakan beberapa tabung gas elpiji sehingga tentunya akan berdampak pada stok yang ada di lapangan, sementara masyarakat yang membutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak lagi mudah mendapatkan gas elpiji 12 kilogram," katanya.