BGN NTB Persilakan Anak Orang Kaya Tolak Terima MBG
- BGN NTB memperbolehkan anak dari keluarga mampu menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak terjadi pemborosan dan pendataan dilakukan melalui Kepala SPPG di tiap sekolah.
- Program MBG telah menjangkau 1,8 juta penerima manfaat di NTB dan akan diperluas untuk anak tidak sekolah dengan dukungan pendataan dari pemerintah daerah.
- Sekolah dapat mengusulkan menu MBG kepada SPPG, sementara BGN mendorong adanya chef bersertifikat guna memastikan kualitas dan keamanan makanan bagi para penerima manfaat.
Mataram, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) Regional NTB mempersilakan anak orang kaya menolak makan gizi gratis (MBG) yang didistribusikan ke penerima manfaat di setiap satuan pendidikan. Bagi siswa yang tidak ingin mendapatkan MBG dipersilakan menyampaikan ke sekolah lalu disampaikan ke Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Anak orang kaya boleh menolak menerima MBG, silakan disampaikan ke masing-masing kepala SPPG sehingga dari SPPG mendata mereka tidak diberikan (MBG)," kata Kepala Regional BGN NTB, Eko Prasetyo usai rapat koordinasi program MBG di Kantor Gubernur NTB, Kamis (23/4/2026).
1. MBG tak dipaksakan, daripada mubazir
Eko mengatakan siswa dari anak orang kaya boleh menolak menerima MBG. Karena itu merupakan hak seseorang yang harus dihormati. Pihaknya tidak ingin memaksa memberikan MBG kepada yang tidak membutuhkan.
"Kita tidak ingin juga memaksakan, sehingga khawatirnya tidak dimakan. Kan itu mubazir juga," kata dia.
Dia menjelaskan pimpinan BGN juga telah memberikan arahan bagi siswa yang tidak mau menerima MBG untuk disampaikan ke SPPG. Sehingga terdata penerima manfaat yang menerima dan tidak menerima MBG pada setiap satuan pendidikan.
2. Program MBG sasar anak tidak sekolah
Eko menyebutkan jumlah SPPG di NTB saat ini sebanyak 781 unit, tersebar di 10 kabupaten/kota. Program MBG telah menyasar sebanyak 1,8 juta penerima manfaat di wilayah NTB. Saat ini, sebanyak 149 SPPG yang kena suspend atau penghentian sementara operasional karena kejadian menonjol, persoalan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Dia menargetkan seluruh anak di NTB menerima MBG. Selain itu, program MBG di NTB juga akan menyasar anak tidak sekolah (ATS). Pihaknya bekerja sama dengan Pemda melakukan pendataan anak tidak sekolah yang menjadi sasaran penerima MBG.
"Sasaran kita intinya 100 persen anak Indonesia terlayani MBG. Jadi kalau misalnya ada laporan belum mendapatkan, segera laporkan ke Satgas MBG kabupaten/kota. Kita gerakkan koordinator kecamatan di wilayah untuk melakukan pendataan yang sudah dilayani dan belum dilayani," kata dia.
3. Sekolah boleh request menu MBG
Terkait menu MBG, Eko mengatakan bahwa pihak sekolah bisa memberikan masukan kepada SPPG kaitan dengan menu yang diinginkan para siswa sebagai penerima manfaat MBG. Namun untuk makanan MBG yang berkuah diminimalkan untuk menghindari adanya kejadian menonjol seperti kasus keracunan.
"Karena kejadian-kejadian menonjol seperti gangguan pencernaan itu karena makanan yang berkuah dan bersantan," terangnya.
Dia menyatakan bahwa menu MBG yang disajikan terus dilakukan evaluasi oleh SPPG. Sekarang, BGN mendorong setiap SPPG harus ada chef bersertifikat.
"Itu kita dorong sekarang jadi di dalam juknis kita itu yang wajib memiliki chef bersertifikat itu SPPG yang penerima manfaatnya 3.000 orang. Tapi kita dorong kalau bisa dorong semua SPPG biar ada jaminan untuk menu MBG lebih menarik untuk dikonsumsi," tandas Eko.
![[QUIZ] Pernah Merasakan Sesuatu yang Gak Bisa Dijelaskan? Cari Tahu di Sini!](https://image.idntimes.com/post/20251030/pexels-belacheers-1892512_27c4933c-3ef5-4512-8254-3348665415d1.jpg)
