Kota Bima, IDN Times - Data kemiskinan ekstrem di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 8.093 kepala keluarga (KK). Hal ini berdasarkan data Pesasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK.
Pemkot Bima melalui Kepala Bappeda dan Litbang M Fahrunraji yang dikonfirmasi membenarkan angka kemeskinan ekstrem tersebut. Bahkan diakui sudah menerima data by name by address dari pemerintah pusat.
Menanggulangi angka kemiskinan ekstrem ini, Pemkot Bima memiliki tiga program unggulan. Salah satunya menyediakan jaminan kesehatan gratis melalui BPJS. Bahkan pada program ini, pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp14 miliar.
"Anggaran sudah kami siapkan, sebanyak Rp14 miliar," terang Fahrunraji.
Kemudian dua program lain yaitu, memastikan ketersediaan kebutuhan dasar warga dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Untuk kebutuhan dasar warga seperti, memastikan kebutuhan air bersih, sanitasi hingga perumahan yang layak.
Sementara melalui program JPS, kata dia, akan menjadi atensi untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Jika bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tak mampu mengurangi jumlah keluarga miskin ekstrem di Kota Bima.
"Tidak hanya itu, ada juga upaya turunkan stunting bagi keluarga miskin ekstrem. Anggaran untuk dua program ini masih dirancang, karena penangananya melibatkan semua sektor," bebernya.
Mengacu pada angka kemiskinan ekstrem saat ini, Fahrunraji mengaku butuh waktu untuk bisa dituntaskan. Paling lama, ditargetkan hingga tiga tahun ke depan atau pada tahun 2025 mendatang.
"Itu pun belum bisa dituntaskan secara maksimal ya, warga miskin tetap ada. Cuma dengan tiga program ini, paling tidak nanti bisa menekan kemiskinan ekstrem yang ada," tandasnya.