Terkendala Peralatan, Makan Bergizi Gratis Belum Siap di NTB
Mataram, IDN Times - Program makan bergizi gratis mulai dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia pada Senin (6/1/2025). Namun, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu, belum bisa dieksekusi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari ini.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB Aidy Furqon menjelaskan program makan bergizi gratis dilaksanakan Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat atau Komando Resor Militer (Korem) di daerah. Salah satu penyebab belum dilaksanakannya program makan bergizi gratis di NTB karena belum siapnya peralatan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Untuk NTB, per hari ini belum siap. Kalau teknis nanti tanya yang melakukan. Kalau Dinas Dikbud hanya sebagai penerima manfaat. Provinsi yang terdekat dari kita Bali, itupun baru Jembrana yang melaksanakan program makan bergizi gratis," kata Aidy dikonfirmasi usai rapat pimpinan di Pendopo Gubernur NTB, Senin (6/1/2025).
1. Pelaksanaan makan bergizi gratis dilakukan bertahap
Dari hasil rapat koordinasi beberapa pekan lalu, peralatan dapur untuk pengolahan makan bergizi gratis di NTB belum siap. Aidy juga mengatakan bahwa program ini akan dilaksanakan secara bertahap, tidak sekaligus di seluruh wilayah Indonesia.
"Kesiapan masing-masing daerah itu ada dukungan material seperti bahan makanan, lokasi SPPG sebagai tempat pelayanan. Kalau kami dari sisi yang menerima manfaat sudah ready," jelasnya.
Aidy menyebut jumlah sasaran program makan bergizi gratis di NTB sebanyak 1,7 juta orang. Terdiri dari balita, anak TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil dan ibu menyusui. Dia menegaskan program ini tinggal menunggu pelaksanaannya saja, sedangkan jumlah sasaran sudah siap.
2. Siapkan pelaksanaan dari hulu sampai hilir
Sekda NTB Lalu Gita Ariadi yang dikonfirmasi usai rapat pimpinan menjelaskan pemerintah daerah menyiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis dari hulu sampai hilir. Karena ini merupakan program jangka panjang, sehingga harus terkoordinasi dengan baik.
"Kita melihat juga mana daerah, dan polanya. Sehingga kerja kita lebih efektif dan efisien," kata Gita.
Pemerintah daerah juga menyiapkan pasokan bahan baku untuk program makan bergizi gratis agar dapat terjamin. Karena perlu dilihat kebutuhan bahan baku untuk program makan bergizi gratis dan kebutuhan masyarakat.
"Segera terus kita menyiapkan administrasi, pola, merancang, mendesain, supaya program ini terlaksana dengan efisien dan efektif," ujarnya.
3. Siapkan dukungan anggaran dari APBD NTB
Mantan Pj Gubernur NTB ini menyatakan bahwa Pemprov NTB juga akan menyiapkan anggaran dari APBD untuk mendukung program makan bergizi gratis. Karena itu merupakan kebijakan nasional yang perlu didukung juga dari APBD.
"Insyaallah ada dukungan anggaran APBD. Kita akan mendukung. Ini bagaimana program nasional dan kita support. Kita sudah mempersiapkan tentunya. Besarannya nanti, kebutuhan kan belum kita tahu. Tapi berapapun kebutuhannya kita antisipasi dengan sebaik-baiknya," ucap Gita.
Pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran lewat APBD berdasarkan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemprov NTB dengan kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 43 persen atau kategori menengah, diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar 2,5 persen.
Berdasarkan hitung-hitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pemprov NTB bakal mengalokasikan sekitar Rp62 miliar setahun untuk program makan bergizi gratis. Pada Senin (7/10/2024), Pemprov NTB telah menggelar rapat koordinasi mengantisipasi program 100 hari Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran.
Gita menjelaskan dukungan anggaran untuk program makan bergizi gratis oleh pemerintah daerah berdasarkan besaran PAD. Ada tiga kategori daerah berdasarkan besaran kontribusi PAD terhadap APBD, yaitu daerah kategori PAD rendah, menengah dan tinggi. Pemprov NTB sendiri masuk kategori daerah dengan PAD menengah.
Kategori daerah PAD menengah dengan interval 31 persen sampai 45 persen, wajib mengalokasikan 2,5 persen PAD untuk program makan bergizi gratis. Bagi daerah yang PAD kategori kuat, atau 45 persen ke atas, wajib mengalokasikan 3,25 persen PAD untuk program makan bergizi gratis.
