Status Tersangka Korupsi Eks Caleg Gerindra Dibatalkan Pengadilan Kupang

Hakim tunggal Consilia Ina Lestari Palang Ama menilai alat bukti yang dipakai oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk menetapkan Chris Liyanto sebagai tersangka tidak sah atau tidak bisa dipergunakan. Putusan ini membuat statusnya tersangka gugur secara hukum dan juga biaya perkara dibebankan kepada pihak Kejari Kota Kupang.

Ketua Tim Kuasa Hukum Christofel, Adhitya Nasution, mengapresiasi putusan PN Kupang tersebut sehingga menjadi preseden baik agar penegak hukum lebih hati-hati menetapkan tersangka.

"Sehingga pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam proses penetapan seseorang sebagai tersangka ke depannya," tandasnya.

Sebelumnya Chris Liyanto disangkakan merugikan negara Rp3,5 miliar dari dugaan korupsi pemberian kredit macet senilai Rp5 miliar atas nama debitur CV ASM milik Rachmat di Bank NTT tahun 2016,

Chris yang juga Komisaris Utama BPR Christa Jaya ini dijadikan tersangka dengan didasari adanya aliran dana Rp500 juta ke rekening pribadinya. Hal ini terungkap dari persidangan perkara terkait. Christofel langsung menolak penetapannya sebagai tersangka pada pada 26 Januari 2026 dengan mengajukan praperadilan pada 4 Februari 2026.

Sebelumnya, saksi ahli hukum pidana, Dr. Mikael Feka juga menegaskan pada hakim bahwa penetapan tersangka cacat hukum dan prematur. Menurutnya, pemeriksaan saksi sebelum sprindik terbit tidak sah berdasarkan KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025 Pasal 1 angka 5). Ia menyatakan ini dalam sidang pemeriksaan keterangan saksi ahli di Pengadilan Negeri Kupang, Rabu (18/2/2026).

Ia juga menyebut alat bukti surat bersifat netral dan tak bisa berdiri sendiri tanpa konfirmasi ulang, serta fakta sidang perkara lain tak bisa langsung dijadikan rujukan.

"Ketika penetapan tersangka tanpa melalui prosedur dan pembuktian yang benar, harusnya aparat penegak hukum kita tidak sewenang-wenang," tukasnya.