Rumah Relokasi di Bima Dibidik KPK, Krisis Air hingga Jalan Rusak

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bima, Ir Hj Siti Jaenab yang didatangi di kantornya sedang tidak ada di tempat. Pegawai setempat mengarahkan agar langsung menghadap ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bima, karena yang bersangkutan baru saja beranjak ke sana.

Lebih kurang 10 menit menunggu di Dinsos, akhirnya Kalak BPBD keluar dari ruang Kepala Dinas (Kadis). Lagi-lagi tak sepatah kata pun keluar untuk menjawab wartawan terkait dirinya diperiksa KPK pada akhir Juli lalu.

"Tidak ada wawancara ya," kata dia sembari berlalu menuju mobilnya, Selasa (2/8/2022).

Pantauan langsung di lokasi, 140 unit rumah relokasi yang dibangun di Lingkungan Kadole, tampak sepi dari para penghuni. Rumah yang dibangun dengan tipe 36 ini baru sekitar 20 unit rumah yang baru ditempati warga. 

Sementara masyarakat lain yang mendapat hak, enggan dan belum bersedia menghuni lantaran kesulitan air bersih dan jauh dari pusat Kota Bima. Sehingga mereka masih memilih menata hidup di rumahnya masing-masing kendati bekas diterjang banjir bandang tahun 2016 lalu.

Karena sepi dari penghuni, tidak heran jika di berbagai sudut rumah relokasi ditumbuhi semak belukar yang menutup bagian luar rumah. Terlihat juga ada sebagian titik lain yang baru saja dibersihkan oleh pemerintah. 

Selain dipenuhi semak belukar, kondisi jalan besar hingga gang-gang kecil terpantau sebagian besar belum dibaluti aspal. Bagian Penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Ismunandar yang dikonfirmasi membenarkan kondisi jalan tersebut. 

Pihaknya baru mengerjakan hanya  sebagian saja, yakni untuk jalan dengan lebar 5 meter yang baru dibangun sepanjang 228 meter. Sedangkan yang lebar 5 meter baru 491 meter. Kemudian yang lebar 3,5 meter baru sepanjang 54 meter, sementara jalan dengan lebar 3 meter baru dibangun 463 meter.

"Sedangkan untuk jalan dengan lebar 2,8 meter yang baru dibangun 403,95 meter," jelas dia, Selasa (2/8/2022).

Sebagian yang ia tangani diakui masih ada yang belum dikerjakan karena lahan belum dibebaskan. Termasuk ada juga sebagian yang belum dibangun, namun itu ditangani PPK lainnya. 

"Pekerjaan jalan yang sudah ditangani itu bersamaan dengan pembangunan irigasinya. Sehingga total anggaran yang dikeluarkan senilai Rp5,2 miliar," ungkapnya.

Tidak hanya itu saja, di lokasi setempat juga tidak dilengkapi dengan penyediaan tower jaringan internet. Tak ayal nyaris di semua kawasan tersebut, tidak tersentuh jaringan internet dan hanya ada di beberapa titik tertentu saja yang bisa dijangkau layanan tersebut.

Salah seorang penghuni rumah relokasi, Rosidah yang ditemui di lokasi mengeluhkan kekurangan air bersih. Air yang dialiri pemerintah dari gunung tidak berjalan maksimal, karena sering digunakan petani untuk pengairan lahan pertanian di sekitar wilayah setempat.

Mengatasi kondisi tersebut, selama ini ia bersama warga lainnya harus mengambil air dari rumah warga di luar kawasan Kadole dengan cara dialiri melalui selang. "Air dari gunung itu kadang datang kadang tidak. Itupun hanya bisa digunakan untuk mandi dan cuci pakaian," akunnya.

Praktis selama 2 tahun terakhir menghuni rumah setempat, mereka harus merogoh kocek membeli air minum ataupun untuk keperluan memasak. "Tinggal dihitung saja pengeluaran kami, pasti banyak karena sehari-hari harus beli air," keluh dia.

Karena itu, dengan penuh harap ia minta perhatian pemerintah agar bisa penuhi kebutuhan dasar tersebut dengan rutin mendistribusikan air agar kebutuhan mereka terpenuhi. Jika tidak, ia khawatir warga setempat beralih pindah ke kelurahan masing-masing. 

"Bisa saja itu terjadi. Karena kami gak mau hidup susah tanpa air," ungkapnya