Risiko Jadi Tuan Rumah, NTB Harus Siapkan Rp1 Triliun untuk PON 2028
- Pemprov NTB perlu menyiapkan sekitar Rp1 triliun dari APBD untuk penyelenggaraan PON 2028, yang digelar bersama NTT dengan dukungan DKI Jakarta.
- KONI Pusat meminta susunan PB PON NTB dan kepengurusan KONI NTB segera dituntaskan agar tiap bidang mendapat pembekalan menyusun kebutuhan anggaran.
- Sejumlah cabor seperti atletik, hoki, BMX, golf, dan panjat tebing berpotensi dipindahkan ke DKI Jakarta karena keterbatasan venue di NTB.
Mataram, IDN Times - Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) harus menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Pemerintah pusat telah menetapkan provinsi NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan dukungan DKI Jakarta menjadi tuan rumah PON 2028.
Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno menyebutkan penyelenggaraan PON 2028 di NTB dan NTT membutuhkan anggaran masing-masing sekitar Rp1 triliun per provinsi. "Cukup banyak (anggaran yang di uruhkan), mungkin Rp1 triliun untuk satu provinsi. Makanya jangan berkejar dengan banyak-banyakan cabor. Karena satu cabor ada angkanya (anggaran yang dibutuhkan)," kata Suwarno usai rapat koordinasi di Kantor Gubernur NTB, Kamis (29/10/2026).
1. Dibahas di masing-masing bidang PB PON
GOR 17 Desember Turida Kota Mataram tampak depan. (IDN Times/Muhammad Nasir) Suwarno menjelaskan kebutuhan anggaran PON 2028 nantinya dibahas lebih detail di masing-masing bidang Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON). KONI Pusat nantinya akan memberikan pembekalan kepada masing-masing bidang PB PON terkait penyusunan kebutuhan anggaran.
Untuk efisiensi anggaran, kata dia, pemerintah pusat mengambil kebijakan tidak membangun venue baru untuk PON 2028. Hanya saja dilakukan renovasi kecil untuk venue-venue yang ada, sehingga tidak menghabiskan anggaran yang besar.
Dia menjelaskan anggaran penyelenggaraan PON sekitar Rp1 triliun merupakan risiko menjadi tuan rumah. "Rp1 triliun itu untuk penyelenggaraan PON, semuanya APBD. Siapa suruh jadi tuan rumah PON," kata dia.
2. Kepengurusan KONI NTB dan PB PON harus segera tuntas
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menerima penyerahan bendera KONI NTB usai terpilih dalam Musorprov Luar Biasa, Selasa (13/10/2026) petang. (IDN Times/Muhammad Nasir) Suwarno mengatakan KONI Pusat sudah menyurati Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk segera mengirim susunan nama-nama yang duduk di PB PON. Selain itu, KONI Pusat juga meminta agar kepengurusan KONI NTB di bawah ketua terpilih Mohan Roliskana segara diselesaikan.
"Harapannya, Ketua Umum KONI pada saat datang ke sini, bisa satu hari dimanfaatkan dua momen ini, melantik KONI NTB dan PB PON NTB. Saya bertanggungjawab memberikan pembekalan kepada para bidang yang ada di PB PON," terangnya.
Adapun bidang-bidang yang ada di PB PON, antara lain Bidang Pertandingan, Bidang Prasarana, Bidang Sarana, Bidang Konsumsi, Bidang Transportasi, Bidang Akomodasi, Bidang Humas, Bidang Kesehatan, Bidang Upacara dan lainnya. Dia mengatakan seluruh bidang PB PON harus diberikan pembekalan supaya mereka punya kemampuan untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran.
"Saya berharap tidak terlalu lama. Paling lama seminggu ini saya harapkan. Saya juga bicara juga dengan NTT. NTT sudah lebih dulu. Karena ini tiga provinsi, kami pertemukan mereka semua," tambahnya.
3. Sejumlah pertandingan cabor berpotensi dipindahkan ke DKI Jakarta
GOR 17 Desember Turida Cakranegara Kota Mataram. (Instagram.com/asprovntb) Suwarno mengungkapkan sejumlah pertandingan cabang olahraga (cabor) yang semula direncanakan di NTB berpotensi dipindahkan ke DKI Jakarta. Hal itu disebabkan kondisi venue yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di NTB.
Dia menyebut seperti cabor atletik, hoki, BMX, golf dan panjat tebing. Namun ada beberapa cabor tersebut yang masih dipertimbangkan untuk dipertandingkan di NTB. "NTT yang tidak bisa kita ambil. NTB yang tidak memungkinkan saya ambil untuk kita koordinasikan dengan DKI Jakarta. Kalau tidak bisa di sini dipindah ke DKI dan DKI sudah siap," kata dia.
Suwarno mengingatkan Pemprov NTB dan NTT supaya jangan kejar-kejaran untuk menggelar banyak pertandingan cabor pada PON 2028. Tetapi Pemda diminta melihat kemampuan dari sisi kesiapan venue.
"Yang penting semuanya bisa diselenggarakan dengan lancar, sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuan. Jadi orang tidak akan melihat bahwa cabang olahraga dipertandingan di NTB dan NTT sekian, tidak. Tapi NTB dan NTT pernah menjadi tuan rumah dengan penyelenggaraan yang terbaik," ujarnya.
Melihat kondisi venue yang ada saat ini, Suwarno mengatakan cabor yang dipertandingkan di NTB kemungkinan bisa berkurang. "Kita belum banyak berbicara tentang peralatan. Peralatan itu mahal, mau seperti apa. Apakah beli atau ada cara lain," tandasnya.
