Ribuan Surat Suara Rusak, Distribusi Logistik Pemilu di NTB Diatensi

Mataram, IDN Times - Ribuan surat suara pemilu 2024 di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditemukan rusak saat dilakukan penyortiran oleh petugas. Seperti di Kota Mataram, KPU setempat menyebutkan sebanyak 1.635 surat suara Pilpres dan Pileg ditemukan rusak. Kemudian di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 4.500 surat suara dan di Bima sebanyak 1.342 surat suara. Sementara saat ini masih dalam proses pelipatan.
KPU NTB menyatakan bahwa KPU kabupaten/kota diberikan waktu sampai 15 Januari 2024 untuk mengusulkan penggantian surat suara yang rusak. Surat suara yang ditemukan rusak di kabupaten/kota akan dilakukan penyortiran lagi, mana yang masih layak digunakan dan tidak dapat digunakan sehingga harus dimusnah.
1. Sebanyak 1.635 surat suara pemilu rusak di Kota Mataram

Ketua KPU Kota Mataram M. Husni Abidin menjelaskan penyortiran surat suara untuk Pilpres dan Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kota Mataram sudah tuntas dilakukan. KPU Kota Mataram telah menerima 1,59 juta lembar surat suara untuk lima pemilihan tersebut.
Dari proses penyortiran yang dilakukan petugas sebanyak 1.635 lembar surat suara yang rusak. Ia menyebutkan untuk surat suara Pilpres yang rusak sebanyak 348 lembar, surat suara DPR RI sebanyak 112 lembar, surat suara DPD RI sebanyak 155 lembar, surat suara DPRD NTB sebanyak 900 lembar, dan surat DPRD Kota Mataram sebanyak 120 lembar.
2. Surat suara rusak disortir lagi

Komisioner KPU NTB Agus Hilman yang dikonfirmasi IDN Times, Jumat (12/1/2024) mengatakan pengajuan penggantian surat suara yang rusak diberikan tenggat waktu sampai 14 Januari 2024. Hilman mengatakan KPU NTB belum menerima laporan total jumlah surat suara pemilu yang rusak di kabupaten/kota.
Hilman menambahkan, yang jelas surat suara yang ditemukan rusak itu masih belum final. KPU kabupaten/kota akan melakukan penyortiran lagi mana surat suara yang masih layak dan tidak kayak digunakan.
"Jadi ada beberapa yang perlu kita sortir lagi, kita saring lagi. Kalau memang masih cukup layak, iya sudah. Nanti kita buatkan berita acara. Surat suara yang rusak kita buatkan berita acara nanti kita musnahkan ketika sudah selesai penyortiran semua," kata Hilman.
Hilman mengatakan kriteria surat suara rusak yang akan dimusnahkan. Apabila surat suaranya sudah bolong atau gambar peserta pemilu bercak-bercak di surat suara.
Hilman menyebutkan distribusi logistik pemilu 2024 di NTB ada yang sudah 100 persen. Misalnya, surat suara Pilpres dan DPD RI. Sedangkan untuk surat suara pemilihan anggota DPR RI baru 95,32 persen.
Kemudian surat suara pemilihan anggota DPRD NTB baru 86,81 persen. Sedangkan surat suara pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota baru didistribusikan sebesar 86,80 persen.
3. Distribusi logistik pemilu jadi atensi

Terpisah, Ketua Bawaslu NTB Itratip yang dikonfirmasi IDN Times, Jumat (12/1/2024) mengatakan jajaran Bawaslu kabupaten/kot di NTB melakukan pengawasan langsung di gudang logistik pada saat penyortiran surat suara.
Terkait temuan surat suara yang rusak, menurut Itratip merupakan sesuatu yang normal karena tujuan penyortiran itu sendiri untuk memilih, dan mengecek setiap surat suara sebelum dikirim ke kecamatan dan tempat pemungutan suara (TPS).
"Penyortiran itu proses awal untuk memastikan surat suara yang akan dikirim baik dan tidak rusak. Karena dari pabrik mungkin ada cacat produksi, itu yang disortir," kata Itratip.
Ia menilai kinerja KPU dalam proses penyortiran logistik pemilu sudah cukup bagus. Karena dalam proses penyortiran diberlakukan SOP yang cukup ketat bagi petugas.
"Setiap pekerja kontrak atau petugas penyortir itu ada SOP. Kemudian ada juga CCTV untuk melakukan pemantauan," terangnya.
Dalam proses penyortiran, lanjut Itratip, selain ditemukan surat suara yang rusak. Pihaknya juga menemukan surat suara yang tertukar antar kabupaten/kota. Kemudian temuan itu direkomendasikan untuk segera ditindaklanjuti oleh KPU.
"Yang menjadi atensi kita pada proses pendistribusian logistik dari kabupaten/kota, kecamatan dan TPS. Kita tahu bahwa di bulan Februari diperkirakan masuk puncak musim hujan," terang Itratip.
Bawaslu NTB mengintensifkan diskusi dengan KPU untuk memetakan wilayah - wilayah yang rawan banjir. Selain itu, pihaknya juga memberikan atensi terkait pendistribusian logistik pemilu ke pulau-pulau kecil yang ada di NTB.
"Ini perlu kita antisipasi dari sekarang. Sehingga betul-betul ada pola distribusi yang tepat, kemudian logistik terjaga," ucapnya.



















