Pengusaha Pariwisata Protes Pembatasan Kuota Turis di TN Komodo

Oyan mengungkap audiensi sebelumnya dilakukan dengan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dan ASITA Manggarai Raya di Labuan Bajo pada Januari 2026 lalu. Ia mengaku pertemuan itu bersifat tertutup pasca-insiden tenggelamnya Kapal Putri Sakinah. Dalam audiensi tersebut, ASITA mengusulkan sistem buka-tutup parsial agar aktivitas pariwisata tidak lumpuh total.

Namun, terkait kuota 1.000 wisatawan per hari, kata dia, ASITA mengaku belum mendapatkan penjelasan berbasis data dari BTNK pasca pertemuan tersebut.

“Kami sudah minta penjelasan, tapi tidak ada data akurat soal tingkat kerusakan atau kebutuhan recovery. Angka seribu itu hanya disebut untuk mempermudah perhitungan,” ungkapnya.

Oyan sendiri setuju dengan upaya konservasi dan perlindungan kawasan TN Komodo, namun pihaknya memerlukan kajian yang jelas dan transparan.

“Kami ingin tahu apa dasar penetapan kuota seribu orang per hari itu,” kata dia.

Menurutnya kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini akan memengaruhi arus kunjungan pada ikon pariwisata Nusa Tenggara Timur ini. Hal ini berbanding terbalik dengan promosi besar-besaran yang telah dilakukan selama 5 hingga 10 tahun terakhir, termasuk oleh Kementerian Pariwisata sendiri.

“Jadi tidak mudah tiba-tiba menerapkan pembatasan seperti ini. Jangan sampai kebijakan yang satu justru membunuh target kebijakan lainnya,” tegasnya.

ASITA NTT mengusulkan agar akses pembelian tiket masuk TN Komodo melalui aplikasi SiOra diprioritaskan bagi pelaku usaha pariwisata lokal. Menurut Oyan, langkah ini penting agar perputaran ekonomi tetap berpihak pada pelaku di NTT namun bila

“Kalau agen travel yang beli tiket itu berizin di NTT, maka pajaknya masuk ke daerah. Dampaknya langsung terasa bagi pendapatan daerah,” kata dia.

ASITA berharap Balai TN Komodo mempertimbangkan masukan tersebut dan mengkajinya lagi agar kebijakan pembatasan kuota ini tetap seimbang antara konservasi dan keberlanjutan ekonomi pariwisata.