Pemprov NTB Diminta Tak Lepas Tangan Soal Hosting Fee MotoGP Mandalika
Mataram, IDN Times – Penyelenggaraan MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika tinggal sebulan lagi. Salah satu hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah adalah membayar hosting fee kepada Dorna Sport. Totalnya mencapai Rp231 miliar.
Melihat jumlahnya yang cukup besar, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengaku tak sanggup untuk membayar hosting fee itu. Sebab saat ini keuangan daerah sedang kurang baik, apalagi Pemrov NTB saat ini tengah berupaya untuk melunasi utang daerah.
Pengamat ekonomi yang juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Dr M Firmansyah mengatakan, nilai hosting fee yang mencapai Rp231 miliar tidak sedikit. Meski demikian, menurut Firmansyah, MotoGP harus bisa berjalan.
“Hosting fee dapat dibayar lewat kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga lembaga bisnis lain. Termasuk PT Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC. Perlu semua pihak legowo untuk ini,” kata Firmansyah, Selasa (27/8/2024).
1.Ajang pertaruhan bagi Indonesia
Menurut Firmansyah, ajang MotoGP adalah pertaruhan bagi Indonesia. Sebab hal ini berkaitan dengan nama Indonesia di mata dunia. Terlebih MotoGP merupakan salah satu balap motor paling bergengsi.
“Karena ini terkait nama Indonesia di mata dunia. Kredibilitas negara jadi taruhan. Dunia akan beranggapan, mau selenggarakan event tapi tidak punya uang. Tentu negara akan malu,” kata Firmansyah.
Firmansyah berpedapat bahw pemerintah pusat perlu duduk bersama dengan pemerintah daerah. Kemudian membahas berapa sisa anggaran yang ada dan berapa yang mungkin bisa dibayar. Sehingga MotoGP kali ini bisa dilaksanakan di NTB.
Menurutnya, jika tidak bisa dibayar, berbagai konsekuensi menanti. Di samping harus membayar pinalti yang nilainya ratusan miliar, juga konsekuensi lain dan paling buruk adalah keberlanjutan MotoGP Mandalika di masa depan.
“ITDC tentu saja perlu mutar otak. Bagaimana dapatkan hosting fee di waktu yang mepet begini. Bila tidak bayar dapat charge dari pihak Dorna 75 persen dari hosting fee. Maka, bayar ratusan miliar juga akhirnya. Mungkin saja ada konsekuensi lain yang menyertai, misalnya keberlanjutan event di Mandalika di masa datang jadi dipertanyakan,” kata Firmansyah.
2.Belum pastikan kemampuan daerah
dukungan untuk membayar hosting fee MotoGP 2024. Ia mengakui bahwa Pemprov NTB memiliki keterbatasan fiskal yang harus dipertimbangkan.
"Itu sedang saya pelajari. Kami harus melihat kondisi fiskal daerah terlebih dahulu," ujar Hassanudin saat dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (24/8/2024).
Meski demikian, Hassanudin mengajak masyarakat NTB untuk berperan aktif dalam menyukseskan perhelatan MotoGP Mandalika 2024, yang merupakan kali ketiga ajang tersebut digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Menurutnya, kesuksesan acara ini penting bagi wilayah dan masyarakat setempat.
"Saya mengajak masyarakat untuk berperan aktif sehingga penyelenggaraan dapat sukses, baik sebagai tuan rumah maupun dalam memberikan manfaat bagi daerah kita," tambahnya.
3.Benahi lembaga
Sementara itu, menurut Firmansyah, secara ekonomi, MotoGP tentu bermanfaat bagi daerah. Multiplier effect itu ada dan relatif besar.
“Tapi masalahnya tidak banyak yang menjelma jadi pendapatan asli daerah atau PAD atau langsung masuk kas. Ini sebagian dirasakan Pemda. Bagi pemda mungkin penghasilan PAD yang dapat dibelanjakan tahun depan lebih utama dari angka-angka makro. Karena APBD daerah-daerah ini relatif kecil,” kata Firmansyah.
Oleh karena itu, selain memastikan MotoGP Mandalika di tahun ini bisa berjalan, pembenahan kelembagaan untuk MotoGP Mandalika tahun 2025 juga harus jadi perhatian.
“Tahun 2025 harus telah punya kelembagaan yang secara fokus selenggarakan MotoGP dengan berbagai syaratnya, kembangkan ekonomi kawasan dan daerah-daerah di NTB. Misal dengan pengembangan produk dan event-event penyerta. Sehingga MotoGP dapat secara nyata dirasa, oleh daerah pun oleh masyarakat,” kata Firmansyah.
