Soal Hosting Fee MotoGP, Ketua DPRD NTB: APBD Fokus Tuntaskan Utang
Mataram, IDN Times - Pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) merespons permintaan agar Pemda berkontribusi untuk membayar hosting fee MotoGP 2024 sebesar Rp231 miliar. Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menyatakan APBD NTB tidak mencukupi untuk ikut membayar hosting fee MotoGP 2024.
Isvie menyatakan masih banyak kewajiban Pemprov NTB yang harus dibiayai melalui APBD. Salah satunya, Pemprov NTB sedang fokus untuk menyelesaikan pembayaran utang proyek tahun sebelumnya.
"Kalau membebani APBD dengan hosting fee, fiskal kita tidak mencukupi. Kita sama-sama tahu kondisi daerah kita. Kondisi keuangan kita baru bisa menyelesaikan utang. Insyaallah tahun ini daerah sudah bisa menyelesaikan utang-utangnya. Sehingga mungkin tahun depan sudah sedikit longgar," kata Isvie dikonfirmasi di Mataram, Selasa (27/8/2024).
1. Dewan ikuti kebijakan Pemprov NTB
Politisi Partai Golkar NTB ini berharap utang Pemprov NTB da segera tuntas. Sehingga APBD tahun berikutnya kondisi keuangan pemerintah daerah semakin sehat. Ia mengatakan DPRD NTB akan mengikuti kebijakan Pemprov NTB terkait dengan permintaan kontribusi pembayaran hosting fee MotoGP 2024.
"Yang jelas Pj Gubernur NTB punya kebijakan tidak memiliki kemampuan hari ini. Saya kira kalau Pj Gubernur tidak punya uang, iya sudah kita mengikuti apa yang ada. Karena yang tahu keadaan keuangan daerah adalah Pj Gubernur," jelas Isvie.
Sebagaimana diketahui, Pemprov NTB punya kewajiban yang cukup besar dalam APBD 2024 untuk menyelesaikan pembayaran utang kepada pihak ketiga atas pelaksanaan proyek tahun 2023.
Menurutnya, pembayaran utang tersebut menguras fiskal daerah.
Dia berharap pembayaran hosting fee MotoGP sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang dibiayai pemerintah pusat. Meskipun pelaksanaan MotoGP Mandalika punya dampak terhadap perputaran ekonomi, tetapi APBD NTB sangat terbatas.
"Untuk jangka panjang, MotoGP punya dampak yang luar biasa. Terutama untuk promosi pariwisata kita," tandas Isvie.
2. Dua kali pelaksanaan MotoGP hosting fee dibiayai pemerintah pusat
Terpisah, Pj Gubernur NTB Hassanudin mengatakan dua kali pelaksanaan MotoGP Mandalika, hosting fee dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Terkait permintaan agar Pemprov NTB dan lima Pemda kabupaten/kota di Pulau Lombok ikut berkontribusi membayar hosting fee MotoGP 2024 sebesar Rp231 miliar, sampai sekarang belum ada rincian persentase yang dibebankan kepada masing-masing Pemda.
"Namun demikian kita harus menyukseskan kegiatan ini. Nanti kita akan bicarakan bagaimana MotoGP bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Yang jelas tidak ada istilah diabaikan, tidak didukung dan sebagainya," kata Hassanudin.
3. APBD NTB prioritas untuk kepentingan masyarakat
Hassanudin menjelaskan APBD NTB saat ini diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat yang mendesak untuk ditangani. Seperti pengentasan kemiskinan, anggaran untuk Pilkada dan PON Aceh-Sumut 2024.
Meskipun belum sanggup untuk membayar hosting fee MotoGP 2024, mantan Pj Gubernur Sumatera Utara ini menegaskan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2024 tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Apalagi, MotoGP 2024 akan dihadiri Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Sebagai catatan, pada penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022, hosting fee sepenuhnya ditanggung Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi (Kemenparekraf) sebesar Rp174,6 miliar.
Kemudian pada MotoGP Mandalika 2023, ITDC dan Kemenparekraf membayar hosting fee sebesar Rp 176,8 miliar. Dengan rincian ITDC sebesar Rp98 miliar dan Kemenparekraf Rp78,8 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2024, biaya hosting fee mencapai Rp 231,29 miliar.
