Pemkot Bima Khawatir Dampak Buruk Jika Honorer Dihapus

Meski demikian, Pemerintah Kota Bima tidak bisa berbuat banyak mengenai kebijakan tersebut. Apalagi sampai harus membantah apa yang menjadi instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Saat ini, kami masih mencari formulasi terkait nasib para honorer ini. Termasuk melakukan konsultasi lebih lanjut dengan kementerian terkait," ungkap dia.

Ketua Honorer Kota Bima, Jubair yang dikonfirmasi tidak hanya sesalkan kebijakan tersebut, dia juga minta janji Wali Kota Bima saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa tahun lalu. Akan mengakomodir dan mensejahterakan kehidupan para tenaga honorer.

"Sesuai janji Wali Kota Bima, maka sekarang kami meminta janji itu segera direalisasikan," harap Jubair saat dikonfirmasi IDN Times, Jumat (24/6/2022).

Saat ini, jumlah honorer K2 di Kota Tepian Air sebanyak 4 ribu lebih orang. Mereka tersebar di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk di 41 kelurahan dari 5 kecamatan.

"Lebih kurang 500 orang itu honorer tenaga teknis dan administrasi," terang warga Santi Kecamatan Mpuda ini.

Tidak banyak yang diinginkan oleh Jubair, paling tidak Wali Kota Bima diharapkan bisa mengajukan lebih banyak kuota seleksi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dua bidang itu ke Kemenpan-RB. Karena saat seleksi P3K terakhir kemarin, dua bidang tersebut paling sedikit diminta dibandingkan tenaga lainnya.

"Hanya beberapa orang yang diminta, beda dengan tenaga guru, banyak sekali. Makanya yang kami mau, kalau bisa ajukan lebih banyak lagi ke pusat, biar kami bisa ikut seleksi P3K," harap dia.