Pelecehan Seksual Pimpinan Ponpes, 41 Santri Lotim Diduga Jadi Korban

Yanti mengatakan sebagai kuasa hukum, LBH APIK NTB akan memperjuangkan keadilan bagi korban. Diharapkan terduga pelaku dapat dijerat dengan hukuman maksimal sesuai UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Disebutkan, dari 41 korban dugaan pelecehan seksual oknum pimpinan Ponpes tersebut, hanya satu orang yang melapor. Saat ini, terduga pelaku sudah ditahan Satreskrim Polres Lombok Timur dan penyidikan kasus ini sedang berproses.

"Walaupun pelaku sudah ditahan, kita juga memperhatikan risiko-risiko yang diterima oleh keluarga korban. Kami juga memperhatikan korban-korban yang mendapatkan intimidasi dari berbagai pihak," terangnya.

Dijelaskan, saat ini korban mendapatkan pendampingan psikologi dari psikolog forensik. LBH APIK NTB juga tetap melakukan pemantauan psikologi korban bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

"Terkait kondisi korban, kami sebagai kuasa hukum tetap berkomunikasi setiap hari memantau kondisi psikologi korban. Tidak hanya korban, tapi juga keluarganya," ucap Yanti.

Satreskrim Polres Lombok Timur telah menetapkan oknum pimpinan ponpes di Kecamatan Sikur inisial LM (43) sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual pada Kamis (4/5/2023). Dia diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada sejumlah santrinya sejak tahun 2022.

Modusnya menjanjikan korban masuk surga dan mengatakan bahwa perbuatannya sudah direstui oleh Tuhan. Selain itu, dia juga menyebutkan antara dirinya dengan korban sudah ditakdirkan untuk bersama. Meski dalam pemeriksaan tak ditemukan adanya janji pernikahan dari terduga pelaku kepada korban.

Sebelumnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan memberikan atensi terkait kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum pimpinan Ponpes inisial LM (43) di Kecamatan Sikur Lotim. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan Komnas Perempuan akan melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual oleh pimpinan ponpes di Lotim itu ke Kementerian Agama.

Dengan adanya kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di ponpes menunjukkan pentingnya pengawasan dari Kementerian Agama. Menurutnya, lembaga pendidikan berbasis keagamaan perlu mendapatkan pengawasan yang rutin dari Kementerian Agama.

"Yang pertama dilakukan menertibkan administrasi. Kedua pengawasan berkala. Jumlah pengawas mungkin sedikit tetapi pengawasan berkala perlu dilakukan," kata Andy.

Komnas Perempuan mencatat sepanjang 2022, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di NTB sebanyak 81 kasus. Jumlah kasus menurun dibandingkan tahun 2021 dan 2022, masing-masing 106 kasus dan 177 kasus.

Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi pada 2017 - 2019. Pada 2017, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di NTB sebanyak 745 kasus, sedangkan pada 2018 dan 2019, jumlah kasusnya sama yaitu 682 kasus.