Bupati Rote Ndao Siap Terima Mutasi ASN dari Daerah Konflik
- Bupati Rote Ndao Paulus Henuk akan berkoordinasi dengan BKN dan KemenPAN-RB untuk memfasilitasi mutasi ASN asal Rote dari Papua Pegunungan yang menghadapi risiko keamanan.
- Paulus siap menerbitkan rekomendasi bagi ASN yang mengajukan mutasi kembali ke Rote Ndao, serta meminta pemerintah memberi perlindungan khusus meski terkendala aturan masa kerja.
- Wili Mbuik, korban penembakan di Jayawijaya, akan dimakamkan secara kedinasan pada 13 September 2026; Paulus mendesak TNI-Polri mengusut dan menangkap pelaku.
Kupang, IDN Times -Bupati Rote Ndao Paulus Henuk merespons harapan keluarga almarhumah Wili Mbuik, ASN yang menjadi korban penembakan di Kampung Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Keluarga Wili berharap mendapat perlindungan serta meminta agar anggota keluarga yang masih bertugas di wilayah rawan konflik dapat dipindahtugaskan ke daerah yang lebih aman.
Paulus menyampaikan respons tersebut setelah melayat ke rumah duka Wili di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (11/9/2026). Jenazah Wili telah dibawa dari Papua Pegunungan setelah meninggal dunia pada Rabu (9/9/2026).
Paulus mengatakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao membuka peluang bagi ASN asal daerah tersebut yang bertugas di wilayah rawan konflik untuk kembali mengabdi di tanah kelahiran.
1. Hubungi KemenPAN-RB dan BKN
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk melayat ke rumah korban penembakan OPM, Wili Mbuik. (Dok Diskominfo Rote Ndao) Paulus mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti harapan keluarga Wili, termasuk terkait anggota keluarga yang masih bertugas di wilayah konflik.
Ia akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mencari solusi sesuai ketentuan kepegawaian.
"Karena itu, sebagai Bupati saya harus bersikap untuk memberi ruang buat mereka yang mau pulang ke tanah kelahiran mereka dan akan saya koordinasikan dengan BKN maupun KemenPAN-RB," kata Paulus.
Menurut Paulus, persoalan administratif seperti ketentuan masa kerja tidak seharusnya menjadi penghalang apabila seorang ASN menghadapi ancaman keselamatan.
"Aturannya 10 tahun baru boleh pindah, namun kalau ancaman dan taruhannya nyawa maka negara harus hadir memberi rasa aman dan nyaman bagi ASN sebagai pelayan masyarakat," ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat melihat kondisi keamanan di wilayah konflik sebagai situasi luar biasa yang membutuhkan kebijakan dan perlindungan khusus bagi ASN.
2. Pemkab Rote Ndao menerima mutasi ASN di daerah konflik
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk melayat ke rumah korban penembakan OPM, Wili Mbuik. (Dok Diskominfo Rote Ndao) Paulus menegaskan Pemkab Rote Ndao siap memberikan rekomendasi apabila ASN asal Rote Ndao yang bertugas di daerah rawan konflik ingin mengajukan mutasi melalui mekanisme yang berlaku.
"Kalau mereka mau pulang kembali mengabdi di Rote Ndao, dengan tangan terbuka saya panggil pulang. Silakan ajukan surat, saya keluarkan rekomendasi persetujuan mutasi," tegas Paulus.
Di sisi lain, Paulus meminta adanya kepastian keselamatan dan keamanan bagi warga Rote Ndao yang mengabdi di daerah lain, terutama wilayah yang memiliki tingkat kerawanan konflik tinggi.
Ia menilai negara harus hadir agar rasa takut tidak menghambat ASN dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Paulus juga mengecam penembakan terhadap Wili yang saat itu sedang menjalankan tugas pelayanan publik. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan.
"Ini tindakan biadab yang tidak ada tempat sama sekali di hati kita. Masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan sedang melayani publik justru dijadikan sasaran. Kami meminta aparat TNI-Polri mengusut tuntas dan menyeret para pelaku ke proses hukum," ujar Paulus.
3. Dimakamkan secara kedinasan
Penghormatan terakhir Pemprov NTT untuk Wili Mbuik korban penembakan OPM di Papua Pegunungan. (Dok Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTT) Wili akan dimakamkan secara kedinasan sesuai protokol yang berlaku pada Minggu (13/9/2026).
"Betul, besok akan dilakukan pemakaman secara kedinasan," ujar Paulus.
Paulus berharap tragedi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk memperkuat perlindungan terhadap ASN yang bertugas di wilayah rawan konflik.
Ia juga mendorong BKN dan KemenPAN-RB menyiapkan solusi bagi ASN yang bertugas di wilayah tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan dan mekanisme kepegawaian yang berlaku.
