Pabrik Pakan NTB Mangkrak, Audit Dilakukan untuk Bongkar Masalah

Kepala Brida NTB I Gede Putu Aryadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Aryadi mengungkapkan bahwa dia sudah menyurati Inspektorat NTB untuk melakukan audit. Audit tersebut bertujuan untuk mengetahui siapa yang berwenang mengelola pabrik pakan dan corn dryer tersebut.

Selain itu, audit tersebut juga bertujuan mengetahui permasalahan yang menyebabkan proyek industrialisasi itu mangkrak. Pihaknya masih menunggu hasil audit yang dilakukan Inspektorat NTB sebagai bahan masukan bagi Gubernur NTB dalam mengambil langkah selanjutnya.

"Kenapa pabrik ini tak beroperasi, kenapa dia rusak, itu harus dilihat. Kapan rusaknya, apakah masalah teknis atau apa. Kalau sekarang saya sebagai Kepala Brida, itu harus dilakukan audit. Sehingga nanti pak gubernur mendapatkan masukan mengambil langkah terbaik," kata mantan Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat NTB itu.

Pabrik pakan dan corn dryer di kawasan Brida NTB. (dok. Istimewa)

Pabrik pakan dan corn dryer di kawasan Brida NTB, sebenarnya pernah disewa investor asal Malaysia, PT Taza Industri Internasional sejak 2023. Namun, pabrik tersebut tidak bisa beroperasi karena mesinnya tidak layak operasi.

Aryadi mengungkapkan sejak disewa oleh PT Taza Industri Internasional, pabrik pakan dan corn dryer itu tidak pernah beroperasi. Investor pernah meminta Brida NTB untuk melakukan perbaikan mesin pabrik.

"Sebenarnya itu dikontrak lima tahun. Tapi kan hanya tahun pertama saja dia bayar. Setelah itu tak pernah bayar karena tidak beroperasi. Tapi saya ndak hafal berapa nilai sewanya per tahun," jelas Aryadi.

Pabrik pakan dan corn dryer di kawasan Brida NTB. (dok. Istimewa)

Karena pabrik tersebut mangkrak, Aryadi mengatakan bahwa memang Pemda mengalami kerugian. Karena pabrik itu dibangun menggunakan anggaran daerah, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Brida NTB sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tidak mengelola pabrik. Aset daerah itu di bawah pengelolaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

"Status pabrik di Brida NTB harusnya di pengelola aset yaitu BKAD. Karena kontraknya langsung ke Sekda," terangnya.

Sementara untuk pabrik pengolahan sampah plastik menjadi paving block di kawasan Brida NTB masih tetap berjalan. Begitu juga pabrik kosmetik dan pengolahan rumput laut karena dibangun oleh investor.

"Kalau pabrik kosmetik dan rumput laut itu investor. Sekarang dia minta izin saya dampingi betul. Karena itu inkubasi bisnis. Itu produknya ekspor. Sekarang kita mau naikkan statusnya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang banyak dan produksi meningkat," tandas Aryadi.