NTB Dilanda Kekeringan Ekstrem, Pemda Siapkan Setengah Juta Liter Air

Dia menyebutkan sebanyak dua kabupaten telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan yaitu Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa. Sedangkan enam kabupaten telah menetapkan status siaga darurat kekeringan yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu.

Sementara, dua daerah yaitu Kota Bima dan Kota Mataram tidak ada status siaga maupun tanggap darurat kekeringan. "Sekarang yang tanggap darurat, Bima dan Sumbawa. Yang lain, siaga darurat enam kabupaten. Kota Bima, sama Kota Mataram yang masih nggak ada status," jelas Sadimin.

Mantan Kepala Dinas PUPRPKP NTB itu menyebutkan pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp35 juta untuk bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Anggaran sebesar itu digunakan untuk mendistribusikan 100 tangki air bersih dengan kapasitas 5.000 liter per tangki.

Sehingga jumlah air bersih yang disiapkan bagi masyarakat terdampak sebanyak 500 ribu liter atau setengah juta liter air bersih. Bantuan itu disiapkan untuk didistribusikan secara cepat apabila daerah-daerah terdampak mengajukan permintaan darurat.

Untuk penanganan jangka pendek, kata Sadimin, BPBD NTB telah menginisiasi koordinasi lintas sektor denga merangkul unsur pemerintah, seperti Palang Merah Indonesia (PMI), dunia usaha, akademisi dan masyarakat. Sejumlah perusahaan ritel modern dan asosiasi pengusaha turut digandeng untuk bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis.

"Sekarang masih bisa sih di-cover oleh teman-teman itu, kabupaten, dari kabupaten sama dari para pengusaha itu termasuk PMI itu yang mensupport ke daerah-daerah. Jadi sampai sekarang kita masih belum minta bantuan BTT (belanja tak terduga) untuk itu. Nanti kalau itu nggak mengcover lagi baru kita mengusulkan BTT," jelas Sadimin.

Sadimin mengatakan bencana kekeringan yang berulang setiap tahun dipicu alih fungsi lahan di NTB. Selain kekeringan, bencana banjir yang kerap terjadi juga akibat alih fungsi kawasan hutan. Sehingga perlu dilakukan intervensi untuk penanaman kembali kawasan hutan yang rusak akibat alih fungsi lahan.

​"Jangka panjang, ya hutannya, kan ini banjir sama kekeringan itu karena kebanyakan alih fungsi lahan," tegasnya.

Terkait pembuatan sumur bor yang sering diandalkan mengatasi kekeringan, Sadimin menilai langkah tersebut memiliki efektivitas yang terbatas. Pembuatan sumur bor di wilayah rawan kekeringan, seperti kawasan Lombok Selatan, menghadapi kendala teknis dan biaya yang cukup tinggi.

Sumur bor di daerah tersebut harus dibuat sangat dalam dengan spesifikasi pompa berbiaya mahal, serta membutuhkan perawatan berkala dan pembangunan reservoir atau penampungan air.

"Sumur bor pun kan enggak terlalu efektif juga, karena kadang-kadang kalau sudah musim penghujan nggak digunakan lagi, dia harus menyiapkan perawatan, harus ada reservoir dan sebagainya. Jadi sumur bor-nya harus dalam, harus dibuatkan pompa yang harganya agak mahal kalau narik agak dalam, rata-rata daerah seperti itu daerah Lombok Selatan," terangnya.