KONI Pusat Ambil Alih Pemilihan Ketua KONI NTB dan Tunjuk Caretaker

Eko menjelaskan KONI Pusat segera akan menunjuk Caretaker KONI NTB. Penunjukan Caretaker KONI NTB merupakan kewenangan KONI Pusat yang akan dituangkan melalui Surat Keputusan (SK) resmi setelah laporan Musorprov XIII KONI NTB diterima.

​Tim caretaker nantinya berasal dari unsur KONI Pusat dan daerah. Setelah itu, Tim Caretaker KONI NTB membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) bakal calon ketua KONI NTB periode 2026-2030. Tim tersebut ditargetkan menyelesaikan tugasnya tidak lebih dari 1 bulan.

Selanjutnya, Caretaker KONI NTB bertugas menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) untuk agenda pemilihan Ketua KONI NTB yang baru. "Caretaker akan diturunkan di sini untuk menyelenggarakan musyawarah yang diselenggarakan oleh caretaker. Caretaker itu dari KONI Pusat tetapi itu combine dengan daerah tapi enggak banyak," jelasnya.

Ketua KONI NTB periode 2022-2026, Mori Hanafi menjelaskan tidak adanya calon ketua dan habisnya masa kepengurusan KONI NTB pada Agustus ini menjadi alasan kepemimpinan diambil alih KONI Pusat. Meski proses pemilihan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 tidak dapat dilanjutkan, namun Musorprov tetap diisi dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari kepengurusan KONI NTB 2022-2026.

​"Secara umum laporan pertanggungjawabannya tetap ada. Tapi terkait pemilihan, sudah diumumkan oleh TPP bahwa saat ini belum ada calon yang memenuhi syarat. Sehingga pemilihannya tidak bisa dilanjutkan," jelas Mori.

Karena kepengurusan KONI NTB 2022-2026 berakhir di akhir Agustus dan tidak ada calon yang lolos, maka diambil alih KONI Pusat. KONI Pusat selanjutnya akan menunjuk Caretaker KONI NTB. Caretaker yang ditunjuk KONI Pusat nantinya bertugas membentuk TPP ulang serta memfasilitasi proses penjaringan dan Musorprov Luar Biasa hingga terpilih Ketua KONI NTB yang baru.

Akibat belum adanya Ketua KONI NTB yang definitif, memicu kekhawatiran besar terkait kesiapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 bersama Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Mori, masalah paling krusial yang paling terdampak adalah tenggat waktu mutasi atlet. Sesuai aturan dari KONI Pusat, batas mutasi atlet minimal adalah H-2 tahun sebelum pelaksanaan PON 2028.

​"Yang paling krusial dan paling berat itu adalah mutasi atlet. Kalau pemerintah mengumumkan PON 2028 dibuka pada 10 September bertepatan dengan Haornas, sementara di PON Aceh lalu pembukaan tanggal 6 September, berarti waktu kita untuk menyelesaikan mutasi atlet sangat sempit, tinggal hitungan hari. Kalau kepengurusan ini tertunda sampai 2-3 minggu lagi, situasi bisa kacau," kata anggota Komisi V DPR RI itu.

Dia menilai proses mutasi atlet sangat rumit karena membutuhkan surat persetujuan berjenjang mulai dari sasana atau klub asal, pengurus kabupaten/kota, pengurus provinsi (pengprov), hingga rekomendasi KONI daerah dan pusat.