Pupuk Indonesia Jamin Stok Pupuk Subsidi di NTB Aman Sebulan Kedepan
Pupuk subsidi. (dok. IDN Times)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyediakan stok pupuk bersubsidi sebesar 375.492 ton untuk wilayah Indonesia Timur dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk petani di musim tanam kedua tahun 2023. Khusus wilayah NTB, Pupuk Indonesia menyediakan stok pupuk bersubsidi sebesar 45.044 ton, yang terdiri dari pupuk Urea sebesar 34.480 ton, pupuk NPK sebesar 11.333 ton, dan NPK kakao sebesar 231 ton.
SVP PSO Timur Pupuk Indonesia, Agus Susanto mengatakan stok pupuk bersubsidi ini menjadi kewenangan unit penjualan wilayah atau PSO Timur mulai dari Jawa Timur hingga Papua. Dikatakan, stok pupuk bersubsidi untuk wilayah timur Indonesia ini terdiri dari Urea sebesar 217.671 ton, NPK sebesar 157.821 ton termasuk NPK Kakao.
"Jika dilihat dari stok pupuk subsidi yang ada ini, maka stok pupuk bersubsidi di wilayah NTB ini bisa memenuhi kebutuhan selama 1 bulan ke depan, karena stok urea yang sebesar 34.480 ton setara 579 persen, NPK sebesar 11.333 ton setara 325 persen, dan NPK kakao 231 ton setara 663 persen,” kata Agus pada acara Ngobrol Bareng Pupuk Indonesia di kawasan wisata Senggigi, Jumat (9/6/2023).
1. Kriteria petani yang dapat pupuk subsidi
SVP PSO Timur Pupuk Indonesia menjelaskan stok pupuk subsidi untuk NTB pada musim tanam kedua 2023, Agus Susanto. (IDN Times)Menurut Agus, stok yang disediakan ini telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023. Dimana, dalam aturan ini menetapkan produsen untuk menyediakan stok di gudang Lini III mampu memenuhi kebutuhan selama 2 minggu ke depan.
Stok pupuk bersubsidi hanya bisa didapat oleh petani yang memenuhi kriteria dan syarat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan ALokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian. Dari aturan ini, petani wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian, menggarap lahan maksimal dua hektare dan menggunakan Kartu Tani untuk wilayah tertentu.
“Petani yang berhak mendapat alokasi pupuk subsidi ini hanya dapat dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang telah ditentukan untuk melayani kelompok tani setempat. Selain itu, para petani yang dapat juga harus terdaftar di e-Alokasi yang sebelumnya dikenal dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),” terang Agus.
Baca Juga: Di Balik Kesuksesan MotoGP 2022, MGPA Berutang Rp7,83 Miliar di NTB
2. 9 komoditas yang berhak mendapatkan alokasi pupuk subsidi
Petani sedang memupuk tanaman cabai dan tembakau. (dok. Istimewa)Berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2022, kata Agus, Pemerintah telah menetapkan 9 komoditas yang berhak mendapat alokasi pupuk bersubsidi. Yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, tebu rakyat dan kakao. Sehingga, petani yang menggarap di luar komoditas tersebut tidak lagi berhak mendapat alokasi pupuk bersubsidi.
Agus menyampaikan bahwa terdapat alokasi pupuk NPK Kakao untuk Provinsi NTB tahun 2023. Adapun alokasi pupuk NPK khusus kakao dengan formula (NPK 14-12-16-4) sebesar 1.067 ton yang tersebar di enam kabupaten, yaitu Lombok Utara sebesar 658 ton, Lombok Timur sebesar 259 ton, Lombok Barat sebesar 79 ton, Lombok Tengah sebesar 34 ton, dan Dompu sebesar 24 ton.
Dari sisi distribusi, Agus mengungkapkan bahwa Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah timur Indonesia sebesar 1,38 juta ton hingga 6 Juni 2023. Angka tersebut sudah mencapai 70,7 persen dari alokasi kumulatif sampai bulan Juni yang sebesar 1.96 juta ton. Adapun pupuk jenis Urea yang sudah disalurkan tercatat 822.805 ton, NPK sebesar 551.645 ton dan NPK kakao sebesar 11.967 ton.
Berdasarkan Surat Keputusan, Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayah Indonesia Timur sebesar 3.744.390 ton pada tahun 2023. Khusus wilayah NTB, pupuk bersubsidi telah berhasil disalurkan sebesar 148.794 ton hingga tanggal 7 Juni 2023. Dengan rincian, pupuk Urea sebesar 83.195 ton, pupuk NPK sebesar 65.514 ton, dan NPK Kakao sebesar 85 ton.
3. Waspada peredaran pupuk tiruan
Pabrik Pupuk Kaltim (dok. Pupuk Kaltim)Agus mengungkapkan bahwa Pupuk Indonesia Grup memiliki kapasitas produksi pupuk sebesar 13,9 juta ton yang terdiri dari 8,8 juta ton berupa pupuk Urea, sebesar 3,8 juta ton pupuk NPK, dan 1,3 juta ton sisanya merupakan produksi pupuk jenis lainnya. Kapasitas produksi ini mampu memproduksi pupuk bersubsidi sesuai yang ditetapkan Pemerintah yaitu sekitar 7,8 juta ton untuk tahun 2023.
Agus juga mengimbau seluruh petani agar mewaspadai peredaran pupuk tiruan menjelang musim tanam. Pasalnya, produk pupuk tiruan tersebut sangat identik dari sisi kemasan dan merek produk khususnya pupuk bersubsidi milik Pupuk Indonesia Grup.
Produk pupuk milik Pupuk Indonesia Grup baik subsidi maupun non subsidi hanya bisa diperoleh di kios pupuk lengkap (KPL) resmi selaku mitra. Bahkan, produk pupuk milik Pupuk Indonesia (Persero) memiliki hak eksklusif atas merek dagang pupuk bersubsidi.
Adapun ciri-ciri produk asli milik Pupuk Indonesia yaitu terdapat nomor call center, logo SNI, nomor izin edar. Produk Pupuk Indonesia juga terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, serta memiliki kualitas dan kandungan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Dari sisi karung, para petani juga bisa melihat langsung tulisan ‘Pupuk Bersubsidi Pemerintah, Barang Dalam Pengawasan’.
Selain itu, terdapat ciri khusus pada bentuk pupuk khususnya subsidi yaitu berbentuk prill dan granul serta memiliki warna yang khas. Seperti pupuk subsidi jenis Urea berwarna merah muda atau pink, pupuk bersubsidi jenis NPK berwarna merah kecoklatan.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan bahwa masalah utama terjadinya keluhan terkait masalah pupuk adalah petani tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pemerintah sesuai Permentan 10 Tahun 2022. Ia mencontohkan masih banyak petani yang sulit mendapatkan pupuk subsidi karena belum tergabung dalam RDKK.
“Masalah di petani, rata-rata petani kita itu masalahnya adalah tidak semua petani kita masuk di RDKK, jadi seringnya pas kita kisruh itu ternyata petani kita yang menuntut pupuk subsidi ternyata dia tidak masuk dalam RDKK. Jadi kalau kita bicara distribusi, bicara harga sudah clear, gudang, stok itu sudah clear. Tapi masalahnya adalah petani yang tidak masuk di RDKK,” ungkap Nelly.
Baca Juga: Penampakan 5 Copet yang Beraksi saat Pelepasan Jemaah Haji di Lombok
