Pemerintah Siapkan Rp2 Triliun Tuntaskan Infrastruktur DPSP Mandalika
Bukit Pantai Seger Mandalika Lombok Tengah. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur pendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika, Kuta, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggaran tersebut akan dialokasikan selama dua tahun, yaitu 2023 dan 2024.
Pada pekan lalu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) progres pembangunan 5 DPSP di Indonesia. Yaitu DPSP Danau Toba, Likupang, Labuan Bajo, Borobudur dan Mandalika di Jakarta. Rapat dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
1. Luhut minta tambahan anggaran Rp18,9 triliun untuk 5 DPSP
Kepala Dinas PUPR NTB Ridwan Syah (IDN Times/Muhammad Nasir)Kepala Dinas PUPR NTB Ridwan Syah yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan pembangunan infrastruktur pendukung 5 DPSP harus tuntas pada 2024. Untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur beserta fasilitas pendukungnya, Menko Luhut meminta tambahan anggaran sebesar Rp18,9 triliun.
"Pak Luhut minta tambahan anggaran Rp18,9 triliun untuk 5 DPSP. DPSP Mandalika sendiri akan dialokasikan Rp2 triliun untuk dua tahun yaitu 2023 dan 2024," sebut Ridwan usai menggelar rapat di Pendopo Wakil Gubernur NTB, Senin (18/7/2022) sore.
Baca Juga: Profil AKP Rita Yuliana yang Pernah Menjabat Kasat Lantas Lotim
2. Penanganan sampah jadi atensi
Gunung sampah yang ada di TPAR Kebon Kongok (IDN Times/Linggauni)Rapat bersama Wagub NTB itu untuk melakukan penajaman terhadap usulan program/kegiatan dalam mendukung percepatan pembaangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung menuju DPSP Mandalika. Salah satu yang menjadi penekanan Menko Luhut, kata Ridwan terkait dengan penanganan sampah dan eneri baru terbarukan.
"Penanganan sampah ini penting dan secara khusus pak Luhut meminta sampah di Mandalika dan kawasan penyangganya harus selesai 2023," ungkap Ridwan.
Ridwan menyebut ada empat TPA di Pulau Lombok yang menjadi atensi. Yaitu TPA Regional Kebon Kongok, TPA Lemer, TPA Pengengat dan TPA Lingsar.
"Ini sedang kami susun. Nanti anggarannya bisa masuk lewat DAK dan APBN," jelasnya.
3. Lanjutkan pelebaran ruas jalan Kuta - Keruak
Bundaran depan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang sudah dibenahi Kementerian PUPR (IDN Times/Muhammad Nasir)Anggaran sebesar Rp2 triliun itu bukan hanya untuk provinsi tetapi juga kabupaten/kota. Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan untuk provinsi jumlahnya hampir Rp1 triliun, sedangkan sisanya kabupaten/kota.
Dalam bidang ke-PU-an, kata Ridwan, salah satu infrastruktur yang akan ditangani adalah lanjutan pelebaran jalan ruas Kuta - Keruak. Saat ini, ruas jalan Kuta - Keruak baru ditangani sampai bundaran Songgong.
Nantinya lewat anggaran yang disiapkan ini, pihaknya akan melanjutkan pembangunan jalan ruas Kuta - Keruak sepanjang 31 km. Di sektor perhubungan, NTB mengusulkan lampu penerang jalan pada semua ruas jalan provinsi di Pulau Lombok menggunakan PLTS.
Selain itu, juga diusulkan untuk rehabilitasi hutan dan lahan. Bukan hanya di Pulau Lombok tetapi juga Pulau Sumbawa. "Intinya anggaran ini untuk konektivitas, jalan, jembatan, fasilitas keselamatan jakan. Kemudian amenitas," tandas Ridwan.
Baca Juga: Pusat Setop Pengiriman PMI ke Malaysia, yang dari NTB Jalan Terus
