Mokris Kembali ke DPRD Kota Kupang Usai Tak Terbukti Terlantarkan Anak
- Mokris Lay, politisi Hanura, dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Kupang karena tidak terbukti menelantarkan istri dan anaknya, lalu kembali berkantor di DPRD Kota Kupang.
- Sebelumnya Mokris ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTT atas dugaan pelanggaran UU PKDRT dan Perlindungan Anak setelah dilaporkan oleh istrinya pada Agustus 2025.
- Ketua DPC Hanura Kupang mengakui kasus Mokris sempat menurunkan elektabilitas partai di Dapil II, namun proses pergantian antar waktu tetap mengikuti aturan AD/ART partai.
Kupang, IDN Times - Politikus Partai Hanura Mokris Lay kembali ke Kantor DPRD Kota Kupang pada Kamis (23/4/2026) usai mendapat vonis bebas karena tak terbukti menelantarkan istri dan anaknya.
Vonis ini diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada Selasa (21/4/2026). Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim, Herlina Rayes, didampingi hakim anggota Sisera Nenohayfeto dan Olinviarin Taopan.
Pada hari yang sama anggota DPRD Kota Kupang juga keluar dari Rutan Kelas IIB Kupang, sekitar pukul 16.00 WITA.
1. Bertemu kembali anggota dewan lain
Mokris sendiri tampak sudah kembali berkantor di gedung DPRD Kota Kupang pada 23 April 2026, dengan disambut oleh anggota DPRD lainnya. Ia juga tampak mengenakan seragam yang berwarna senada dengan beberapa anggota lainnya.
Momen kembalinya Mokris usai ditahan sejak 21 Januari 2026 lalu ini pun beredar di sejumlah media sosial. Beberapa anggota DPRD termasuk Maudy Dengah yang juga Ketua Fraksi Demokrat juga mengajak Mokris berfoto bersama-sama.
Mokris sendiri terlihat membawa sebuah buku dan memeriksa beberapa dokumen saat berkantor hari itu.
2. Sempat dijadikan tersangka oleh Polda NTT
Sebelumnya, anggota bernama lengkap Mokrianus Imanuel Lay ini dijadikan tersangka oleh Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 6 Agustus 2025. Mokris saat itu dijerat pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Selain itu ia juga dijerat Undang-undang Perlindungan Anak.
Mokris dilaporkan oleh sang istri, Anggi Widodo, yang mengaku sudah ditelantarkan. Menurutnya proses ini sempat tertunda karena aturan dalam Pemilu 2024 lalu.
3. Respons Hanura sebelum vonis
Ketua DPC Partai Hanura Kota Kupang, Indra Wahyudi Erwin Gah, menyebut kasus ini mempengaruhi elektabilitas Hanura terutama di Daerah Pemilihan (dapil) II Kota Kupang. Dapil II sendiri meliputi Kecamatan Kota Raja dan Kota Lama yang menjadi medan Mokris dalam meraih suara hingga menduduki kursi DPRD Kota Kupang lagi periode 2024–2029 ini.
"Tentu kasus ini melemahkan dan merugikan posisi Partai Hanura di lembaga DPRD maupun di tengah konstituen Dapil II,” jawabnya Februari lalu.
Akan tetapi proses pergantian antar waktu atau PAW terhadap posisi Mokris di DPRD Kota Kupang juga berjalan di Mahkamah Partai tingkat DPP.
“Untuk hal itu kami tetap berpegang pada aturan AD/ART partai," jelasnya.
![[QUIZ] Sendirian tapi Banyak Pikiran? Ini Gambaran Kepribadianmu!](https://image.idntimes.com/post/20260305/pexels-khoa-vo-2347168-4016610_20a923d6-2a78-4526-b8f2-8096d7130634.jpg)
![[QUIZ] Pernah Merasakan Sesuatu yang Gak Bisa Dijelaskan? Cari Tahu di Sini!](https://image.idntimes.com/post/20251030/pexels-belacheers-1892512_27c4933c-3ef5-4512-8254-3348665415d1.jpg)
