Melki Kaget, Ada Kepala Dinas Ngaku Anggaran Perjalanan Dinas Sudah Habis

Awalnya, Melki menyatakan Pemerintah Provinsi NTT telah menerapkan langkah efisiensi penggunaan BBM dan energi, salah satunya melalui kebijakan Work From Home (WFH). Sementara itu, terkait pembatasan penggunaan kendaraan dinas pasca kenaikan harga BBM, ia menegaskan kebijakan tersebut akan dievaluasi lebih lanjut.

"Kita akan evaluasi dulu. Kendaraan-kendaraan kita kan sekarang bergerak berdasarkan sesuai kebutuhan," tandasnya.

Melki juga mengaku adanya laporan dari bawahannya mengenai perjalanan dinas yang tidak bisa lagi dilakukan.

"Ini saya kaget juga. Ada kepala dinas ada lapor saya biaya perjalanan dinasnya habis dan tidak bisa jalan lagi," kata Melki.

Gubernur Melki juga menyebut pembatasan BBM ini nantinya juga berlaku bagi masyarakat, khususnya plat dari luar NTT yang tidak akan dilayani BBM subsidi. ,

"Sehingga dari luar NTT tidak dilayani karena itu menjadi dasar untuk BBM bersubsidi dipakai di NTT dan dari luar NTT yang tidak masuk kuota dibatasi sesuai plat," jelasnya.

Melki ingin kendaraan dari luar NTT bisa membeli BBM non-subsidi dan nantinya akan diawasi oleh petugas yang ditempatkan di tiap-tiap SPBU.

"Jadi kalau mau dapat BBM subsidi ya mutasi nomor kendaraan masuk ke platnya NTT," tambah dia.

Plt Sekda Pemprov NTT Rita Wuisan menyatakan kendaraan dinas juga harus dibatasi mobilitasnya semenjak adanya kelangkaan BBM akibat konflik global.

"Kita karena ada kenaikan BBM maka kendaraan dinas mau tidak mau dibatasi sehingga kita berupaya untuk berkegiatan yang membutuhkan mobilitas pasti dikurangi," jelas dia.

Dengan pembatasan ini, kata dia, maka kepala dinas diharapkan bisa melakukan pertemuan secara daring menyikapi keterbatasan tersebut.

"Jadi pembatasan misalnya dinas ke wilayah yang sangat urgent bisa ya tapi bisa dulu secara online misalnya zoom meeting," lanjut dia.