Mahasiswa NTB Demo Tuntut Jokowi Mundur
Mataram, IDN Times - Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di depan kantor DPRD NTB, Selasa (27/9/2022). Mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Rakyat NTB Menggugat ini menyampaikan tujuh tuntutan, salah satunya meminta Presiden Joko 'Jokowi' Widodo mundur dari jabatannya.
"Menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur dari masa jabatan jika tidak lagi mampu mengakomodir kepentingan rakyat," kata Koordinator Umum Aliansi Rakyat NTB, Yudistira.
1. Pemerintah didesak menunda proyek strategis nasional
Mahasiswa juga menuntut Ketua DPRD NTB untuk serius mengatensi tuntutan Aliansi Rakyat NTB Menggugat pada tanggal 6 September 2022 yang harus terlegitimasi melalui surat resmi dari DPRD NTB. Mereka mendesak Pemprov NTB dan DPRD NTB untuk berkoordinasi serta membuat kebijakan yang menjamin kesejahteraan petani meliputi, jaminan kestabilan harga bahan pokok serta menjamin kestabilan harga hasil pertanian.
Kemudian menuntut DPRD NTB untuk mendesak pemerintah pusat agar menunda dan mengkaji ulang pembangunan proyek straregis nasional yang dinilai belum bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Serta mengalokasikan anggaran tersebut untuk subsidi BBM.
Selain itu, mereka juga mendesak Pemprov NTB dan DPRD NTB untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dan mengawal serta menuntaskan persoalan mafia pupuk di NTB. Karena menurut mahasiswa, harga pupuk subsidi di NTB melambung tinggi mencapai Rp450 ribu per kuintal.
Pemerintah juga didesak menyetop perampasan lahan rakyat, memberikan tanah, modal, teknologi dan pengetahuan untuk petani dan nelayan, serta membatalkan kenaikan pajak. Terakhir, mereka menuntut dan mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak petani dan nelayan.
"Serta mewujudkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya di sektor agraria, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan," kata Yudistira.
2. Aksi saling dorong dengan aparat kepolisian
Aksi mahasiswa di depan kantor DPRD NTB sempat diwarnai saling dorong dengan aparat kepolisian. Mahasiswa berusaha masuk ke dalam kantor DPRD NTB, karena pimpinan dewan tak kunjung menemui massa aksi.
Selesai salat Zuhur, Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda bersama sejumlah anggota DPRD dari Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menemui massa aksi di tengah terik matahari. Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengatakan surat DPRD NTB kepada pemerintah pusat agar membatalkan kenaikan harga BBM belum direspons.
Isvie juga berjanji menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait perlindungan petani. Terkait dengan masih mahal dan langkanya pupuk subsidi, Isvie mengatakan alokasi pupuk subsidi untuk NTB tidak sesuai dengan luas pertanian yang ada. Sehingga ini akan diperjuangkan ke pemerintah pusat. Setelah menyampaikan tuntutan dan mendapatkan penjelasan dari Ketua DPRD NTB, mahasiswa kemudian membubarkan diri.
3. Polresta Mataram terjunkan 850 personel
Sementara itu, dalam pengamanan aksi demonstrasi kali ini, Polresta Mataram menerjunkan sebanyak 850 personel. Terdiri dari personel Polda NTB, personel Polresta Mataram beserta Polsek Jajaran, personel Brimob Polda NTB, personel Polres Lombok Tengah, Polres Lombok Utara dan Polres Lombok Barat.
Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustofa menyebutkan masa aksi yang mendatangi Kantor DPRD NTB berjumlah kurang lebih 300 orang. "Alhamdulillah sampai aksi berakhir tidak ada suatu kendala ataupun masalah yang dihadapi, semuanya berjalan lancar dan tertib seperti yang dilihat saat ini," kata Mustofa.
