Jaksa Telusuri Dugaan Korupsi Pajak Parkir RSUD Mataram

Tunggakan pajak parkir mencapai Rp800 juta

Mataram, IDN Times - Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengusut dugaan korupsi dalam persoalan tunggakan pajak parkir Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mataram Wayan Suryawan mengatakan bahwa pihaknya mengusut dugaan tersebut berdasarkan adanya penyerahan berkas dari bidang perdata dan tata usaha negara (datun).

"Karena ini (berkas) baru kita terima dari datun, jadi akan kita telaah dahulu. Semua dokumen akan kita pelajari," kata Wayan seperti dilansir dari Antara, Sabtu (9/4/2022).

1. Lakukan pemeriksaan berkas

Jaksa Telusuri Dugaan Korupsi Pajak Parkir RSUD MataramIlustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Sesuai dengan prosedur penanganan, telaah akan dilakukan dengan memeriksa berkas. Klarifikasi dengan para pihak terkait juga masuk dalam rangkaian pengusutan. Sehingga pihaknya akan melakukan yang terbaik dalam pemeriksaan berkas tersebut.

"Tujuannya untuk melihat apakah ada unsur perbuatan melawan hukum yang mengarah pada dugaan korupsi," ujarnya.

Kepala Seksi Datun Kejari Mataram Bayu N Dinata membenarkan bahwa pihaknya telah meneruskan penyelesaian persoalan tunggakan pajak parkir RSUD Kota Mataram itu ke bidang pidsus.

"Kalau sudah dilimpahkan ke pidsus. Otomatis SKK (surat kuasa khusus)-nya tidak berlaku lagi," ujarnya.

Baca Juga: Tersangka Hoaks Dana PEN, Polda NTB Tahan Ketua KSU Rinjani 

2. Tagih tunggakan sejak 2017

Jaksa Telusuri Dugaan Korupsi Pajak Parkir RSUD MataramIlustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)

SKK yang diterima Bidang Datun Kejari Mataram merupakan tindak lanjut dari permintaan Badan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram.

Melalui fungsinya, kejaksaan mewakili Pemerintah Kota Mataram melakukan penagihan pajak parkir kepada pihak rekanan. Tunggakan pajak parkir tersebut terhitung sejak tahun 2017.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang dikeluarkan inspektorat, rekanan diberikesempatan melunasi tunggakan dengan 15 kali cicilan.

Pihak rekanan pun sepakat melunasi tunggakan dengan aturan cicilan tersebut. Namun belakangan, sikap rekanan pemegang tender pengelolaan parkir RSUD Kota Mataram itu berubah, pembayaran cicilan tersendat.

3. Tunggakan sebesar Rp800 juta

Jaksa Telusuri Dugaan Korupsi Pajak Parkir RSUD Mataramilustrasi memberikan uang (IDN TImes/Reza Iqbal)

Rekanan baru mencicil dua kali setoran dengan nilai mencapai belasan juta rupiah. Nilai itu di luar kesepakatan yang seharusnya setoran per bulan mencapai puluhan juta rupiah.

Hal itu yang menjadi keyakinan Bayu dan kawan-kawan dari datun menyerahkan persoalan tersebut ke bidang pidsus. Pihak rekanan dinilai tidak punya itikad baik dalam penyelesaian persoalan ini.

"Kita tidak mau panjang lebar ya. Nanti soal kerugian negara, itu ditangani pidsus, mungkin masuk pengembalian," ujar Bayu.

Berdasarkan hasil audit investigasi Inspektorat Kota Mataram, tercatat tunggakan pajak parkir RSUD Kota Mataram sejak tahun 2017 sedikitnya mencapai angka Rp800 juta. 

Baca Juga: Orang Lain Puasa, Sejoli di Bima ini Malah Asyik Pacaran dan 'Nyabu'

Topik:

  • Linggauni

Berita Terkini Lainnya