Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Penataan Darmaga Labuhan Haji di Lombok

Kerugian mencapai Rp6,3 miliar

Lombok Timur, IDN Times – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur telah menetapkan dua orang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengerukan dan penataan Dermaga Labuhan Haji. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp6,3 miliar.

Pengerukan dermaga Labuhan Haji itu dilakukan pada tahun 2016 lalu. Namun proyek itu tidak tuntas dikerjakan. Sejumlah pihak telah dipanggil oleh kejaksaan untuk dimintai keterangan, termasuk mantan Bupati Lombok Timur H Ali Bin Dachlan.

Pagu anggaran proyek itu senilai kurang lebih Rp38,9 miliar. Namun kerugian yang dialami negara diduga sebanyak Rp6,3 miliar. Penetapan tersangka sudah dilakukan pada Kamis, 11 November 2021.

1. PPK dan rekanan jadi tersangka

Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Penataan Darmaga Labuhan Haji di LombokKasi Intel Kejaksaan Negeri Lombok Timur, NTB, Lalu Moh Rasyid (IDN Times/Linggauni)

Dua orang tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejari Lotim yaitu berinisial N selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Inisial TR dari perusahaan rekanan. Berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), total kerugian negara yang diduga ditimbulkan sebesar Rp6.361.048.182,-.

"Berdasarkan hasil ekspose dengan Kepala Kejari Lotim, kita telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus ini," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lombok Timur, NTB, Lalu Moh Rasyid, Jumat (12/11/2021).

Kejari Lotim saat ini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penggunaan anggaran yang diduga dikorup. Sebab saat ini belum diketahui secara pasti kemana uang negara itu digunakan oleh para tersangka.

"Saat ini masih kita dalami (penggunaan uang negara pada proyek itu)," katanya.

Baca Juga: Staf Rumah Sakit di Lombok Jadi Tersangka Pemalsuan Surat Hasil PCR

2. Uang muka diberikan, tapi proyek tak dikerjakan

Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Penataan Darmaga Labuhan Haji di LombokIlustrasi korupsi (IDN Times/Sukma Shakti)

Pada tahun 2016, Pemda Lotim memberikan uang muka kepada rekanan yaitu PT Guna Karya Nusantara sebesar Rp9 miliar. Uang muka sebesar 20 persen dari pagu anggaran itu kemudian tidak dikembalikan setelah proyek gagal atau tidak dikerjakan.

Di dalam aturan, jika proyek tidak dikerjakan atau gagal, uang muka itu seharusnya dikembalikan ke kas negara atau daerah. Bahkan dalam beberapa perjanjian Kerjasama, biasanya rekanan yang tidak dapat menyelesaikan atau melakukan prestasinya harus membayar denda sesuai kesepakatan dalam kontrak.

3. Tersangka belum ditahan

Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Penataan Darmaga Labuhan Haji di LombokDok. KBR.id

Kedua tersangka yang sudah ditetapkan itu diketahui belum ditahan oleh Kejari Lotim. Sebab saat ini Kejaksaan masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Termasuk pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka.

"Pemanggilan saksi dan tersangka untuk pemberkasan,” ujarnya

Pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka ini dilakukan untuk mempercepat proses, sehingga dapat segera disidangkan di pengadilan. Dengan demikian, jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, para tersangka dapat segera mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Diketahui bahwa proyek ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur tahun 2016. Pada saat itu, Bupati Lotim yang menjabat adalah Moch Ali Bin Dachlan.

 

Baca Juga: Penemuan Korban Kecelakaan di Gunungsari Lombok Barat 

Topik:

  • Linggauni

Berita Terkini Lainnya