Harga Cabai di Lombok Makin Pedas, Tembus Rp200 Ribu per Kg

Pedagang cabai sedang melayani pembeli di Pasar Induk Mandalika, Kota Mataram. Harga cabai melonjak jelang Ramadan menjadi Rp95 ribu per kilogram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sebelumnya, kata Yeyen, harga cabai untuk ukuran seperempat kilogram Rp35 ribu. Namun, pada hari ini naik menjadi Rp50 ribu atau Rp200 ribu per Kg.

Dia berharap pemerintah daerah segera melakukan intervensi pasar, supaya harga cabai bisa segera turun. Apalagi, sekarang pada bulan Ramadan, masyarakat sangat membutuhkan cabai sebagai bumbu dapur masakan berbuka puasa.

Salah seorang pedagang cabai di Pasar Mandalika, Kota Mataram, Sartini Muliati, mengakui bahwa harga cabai mengalami kenaikan. Pada hari ini, harga cabai dijual Rp180-190 ribu per Kg. Bahkan harganya kadang mencapai Rp200 ribu per Kg.

Dia mengatakan melonjaknya harga cabai karena tidak ada pasokan dari luar daerah. Dia juga mengaku bingung harga cabai menembus Rp200 ribu per Kg, karena sebelumnya harganya Rp130 ribu per Kg.

Sehari sebelumnya, dia menjual cabai ukuran seperempat kilogram Rp30 ribu. Namun sekarang harganya Rp45 ribu per seperempat kilogram. Karena harganya melambung tinggi, cabai yang terjual hanya sekitar 5 kilogram. Sebelumnya, ketika harganya sekitar Rp130 ribu per kilogram, cabai yang terjual bisa sampai 10 Kg yang terjual setiap hari.

Plt Kepala Disperindag NTB Irnadi Kusuma. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB Irnadi Kusuma mengatakan bahwa komoditas cabai memang harganya masih cukup tinggi dibandingkan kebutuhan pokok lainnya. Dia menjelaskan pasokan cabai berkurang karena faktor cuaca.

"Kita berharap cuaca juga mendukung. Karena kalau cuaca bagus, kendala kita di stok bisa terurai. Karena kemarin salah satu kendalanya musim hujan. Sehingga para petani ada kendala untuk memanen," kata Irnadi.

Dia mengatakan ada sejumlah sentra penghasil cabai di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Sehingga memungkinkan terjadinya penambahan stok jika kondisi cuaca membaik. Saat ini, kata dia sedang dimaksimalkan untuk penambahan stok dari sentra produksi cabai di Pulau Lombok.

"Memang kalau kita hanya melihat kondisi sekarang kita akan kewalahan. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, ada potensi, tidak bicara stok luar kita masukkan ke sini. Tapi spot-spot mana di NTB yang bisa dilakukan penambahan stok," ujarnya.

Irnadi belum dapat memastikan sampai kapan harga cabai akan kembali normal. Namun, pihaknya bersama Satgas Saber Pangan intens berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menekan harga kebutuhan pokok khususnya cabai.

"Kalau untuk potensi penimbunan yang bisa tahan lama. Kalau cabai ndak mungkin ada penimbunan karena langsung habis," tambahnya.

Untuk menekan harga kebutuhan pokok, pihaknya mempersiapkan 18 kali pasar murah dalam setahun. Terkait pasar murah di bulan Ramadan, dia mengatakan tergantung analisa tim.

"Kalau pasar murah selama Ramadan bisa 4 sampai 5 titik dan daerah mana, tergantung nanti dari usulan masyarakat. Mereka mengajukan surat dan kami lihat skala kebutuhannya apakah layak di situ atau tidak," tandasnya.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat mengecek harga cabai di Pasar Mandalika, Selasa (10/2/2026). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir menekankan pentingnya percepatan langkah konkret daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat pada awal tahun 2026 dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah pada Rabu (18/2/2026). Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam Rakor, inflasi nasional Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen (year-on-year).

Sementara itu, inflasi Provinsi NTB berada pada kisaran 3,92 persen, sedikit di atas rata-rata nasional. Untuk daerah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK), capaian inflasi di NTB adalah Kota Bima 4,82 persen (y-o-y), Kota Mataram 3,69 persen (y-o-y) dan Kabupaten Sumbawa 3,77 persen (y-o-y).

Angka tersebut menunjukkan bahwa Kota Bima dan Kota Mataram berada di atas rata-rata nasional, sementara Kabupaten Sumbawa mendekati batas atas rentang target inflasi pemerintah pusat.

Sementara itu, untuk kabupaten yang bukan daerah IHK, pengendalian harga dimonitor melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu II Februari 2026 yaitu Kabupaten Lombok Timur 7,30 persen, Kabupaten Lombok Barat 4,55 persen, Kabupaten Lombok Tengah 3,71 persen, Kabupaten Lombok Utara 1,82 persen, Kabupaten Bima 0,14 persen, Kabupaten Dompu -0,03 persen dan Kabupaten Sumbawa Barat 0,57 persen

Kenaikan IPH tertinggi terjadi di Lombok Timur, yang menjadi salah satu daerah dengan tekanan harga paling tinggi secara nasional pada periode tersebut. Tekanan harga terutama dipicu oleh komoditas cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beberapa komoditas protein hewani.

Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa posisi inflasi NTB yang sedikit di atas nasional menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dia mengatakan secara umum inflasi NTB masih terkendali, namun Pemda tidak boleh lengah. Dikatakan, Lombok Timur, Lombok Barat, serta Kota Bima dan Kota Mataram menjadi titik perhatian utama.

"Pengendalian harus dilakukan cepat, terukur, dan terkoordinasi lintas kabupaten/kota,” kata Khalik.

Rakor yang dipimpin Sekjen Kemendagri menjadi momentum konsolidasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah. Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota akan memperkuat sejumlah langkah strategis.

Antara lain melaksanakan operasi pasar murah secara terfokus di wilayah dengan IPH tinggi, terutama Lombok Timur dan Lombok Barat, serta memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok. Kemudian mengoptimalkan pasokan dari Pulau Sumbawa sebagai daerah penyangga produksi untuk menopang kebutuhan Pulau Lombok, guna menjaga keseimbangan suplai dan permintaan.

Selanjutnya, bersama Forkopimda, melakukan inspeksi mendadak ke pasar dan distributor guna mencegah penimbunan serta praktik spekulatif yang memicu lonjakan harga. Selain itu, memperluas kerja sama dengan daerah penghasil komoditas pangan untuk menjamin kelancaran pasokan, khususnya cabai, beras, dan daging ayam ras.

Langkah lainnya, kata Khalik, mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah untuk mendukung stabilisasi distribusi dan subsidi transportasi komoditas dari sentra produksi ke daerah konsumsi. Serta menggerakkan program tanam komoditas hortikultura jangka pendek guna memperkuat ketersediaan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.