Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Lombok Timur Masih Belum Jelas

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin saat menyerahkan SK kepada PPPK Paruh waktu(IDN Times/Ruhaili)

Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Lombok Timur, Bambang SG, mengungkapkan kekacauan administratif ini membuat ribuan tenaga pendidikan terkatung-katung. Menurutnya, SE Bupati justru memicu kebingungan baru karena tidak diikuti petunjuk teknis yang jelas. Masalahnya, bagi guru yang sudah sertifikasi tidak boleh menerima gaji dari dana BOS karena sudah ada aturan tersendiri.

"Ini belum jelas meskipun sudah ada edaran dari Pak Bupati," ujar Bambang saat dikonfirmasi, Jumat (20/2/26).

Ia menjelaskan, sejak seorang guru dinyatakan lulus sertifikasi, pembayaran melalui dana BOS otomatis terhenti. Sayangnya, pemerintah daerah belum menyiapkan skema pengganti, misalnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Bukan sekarang saja. Dari dulu, begitu dinyatakan lulus sertifikasi, bayaran dari BOS itu langsung berhenti. Ini jadi pertanyaan besar, guru yang sudah sertifikasi ini gajinya dari mana? APBD atau bagaimana? Sampai sekarang belum ada kejelasan," tegasnya.

Sejumlah pegawai tersenyum saat mendapat SK pengangkatan PPPK. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)

Akibat ketidakjelasan ini, seluruh guru PPPK paruh waktu, baik yang sudah tersertifikasi maupun belum, sama sekali belum menerima gaji. Jumlah mereka mencapai lebih dari 4.000 orang. Situasi diperparah dengan belum diterbitkannya kontrak perjanjian kerja yang menjadi dasar hukum pembayaran.

"Semua belum menerima gaji. Jumlah kami lebih dari 4 ribu orang, semuanya belum dibayar. Rata-rata sekolah belum berani membayar karena kontrak perjanjian kerja yang ditandatangani bermaterai itu belum terbit," terang Bambang.

Forum PPPK Paruh Waktu Lombok Timur mendesak Pemerintah Daerah agar segera menerbitkan kontrak perjanjian kerja yang jelas. Dengan adanya kontrak tersebut, sumber penggajian dapat dipastikan tidak bertentangan dengan regulasi.

"Kami minta kejelasan. Tapi yang pasti, sesuai aturan, guru yang sudah sertifikasi tidak bisa digaji dari dana BOS," tegas Bambang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Nurul Wathoni (IDN Times/Ruhaili)

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim, Nurul Wathon, membenarkan bahwa proses pemilahan sumber pembayaran masih berlangsung. Pihaknya masih membahas guru mana saja yang akan digaji melalui APBD dan mana yang melalui dana BOS.

"Masih kita bahas, masih pemilahan yang dibayarkan dari APBD dan BOS ini. Mudah-mudahan bisa cepat selesai," ujarnya singkat.