61 Ribu Warga Lotim Dinonaktifkan dari PBI-JK BPJS Kesehatan

Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Siti Aminah (IDN Times/Ruhaili)

Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Siti Aminah mengatakan, data per bulan Februari 2026, jumlah warga yang dinonaktifkan kepesertaannya sekitar 61 ribu lebih. Kemungkinan data ini bisa bertambah pada bulan berikutnya.

Aminah menjelaskan, fenomena penonaktifan peserta ini sebenarnya bukan hal baru, karena ini merupakan bagian dari perbaikan data. Siti Aminah menambahkan, secara nasional tercatat ada sekitar jutaan data warga dalam kondisi kritis yang menjadi prioritas.

"Sejak Agustus tahun lalu telah gencar mengimbau desa untuk proaktif melakukan pembaruan data, mengingat seringnya terjadi perubahan data kependudukan," ujar Aminah, Jumat (21/2/25).

Pasien saat menunggu giliran di Poli RSUD Selong (IDN Times/Ruhaili)

Meski jumlahnya yang tidak aktif cukup besar, Aminah mengimbau masyarakat agar tidak panik, terutama bagi mereka yang sedang dalam kondisi darurat dan membutuhkan layanan kesehatan segera. Ia memastikan pemerintah pusat memiliki kebijakan khusus yang mengaktifkan secara otomatis peserta dengan kategori gawat darurat dan penyakit kronis.

Meski demikian, ia tetap mendorong perangkat desa untuk tidak bergantung pada mekanisme otomatis tersebut, melainkan segera mendata warganya agar pemulihan status PBI JK dapat dilakukan sesegera mungkin.

“Kalau soal pelayanan kesehatan, jangan khawatir. Untuk pelayanan kesehatan yang sifatnya darurat (emergency), tidak usah khawatir. Dari pusat, untuk kasus emergency dan kronis itu langsung secara otomatis diaktifkan. Hanya saja kami tidak tahu jumlah pastinya, karena itu bersifat nasional,” jelasnya.

Ilustrasi BPJS Kesehatan (IDN Times/Debbie Sutrisno)

Kebijakan pemangkasan ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Timur, mengingat program tersebut merupakan akses utama masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan. Karena itu, pihaknya langsung bergerak cepat dengan memproses pengusulan reaktivasi. Langkah awal yang ditempuh adalah dengan menginstruksikan seluruh desa untuk segera mengusulkan kembali warganya yang dinilai layak menerima bantuan.

"Kami telah bersurat kepada desa. Kami minta mereka melakukan pengusulan reaktivasi kepada warga masyarakat yang memang layak. Harapan kita untuk desa agar proaktif mengusulkan masyarakatnya untuk segera diaktifkan kembali,” pungkasnya Siti Aminah.