Legislator Senayan Asal NTB Prihatin MBG Bergantung Bahan Pangan Impor

Johan mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan pemerintah yang masih bergantung pada impor bahan pangan, termasuk impor 200 ribu sapi dari Brasil untuk mendukung program MBG. Menurutnya, ketergantungan pada impor bahan pangan memiliki sejumlah dampak negatif.

Dampak yang dimaksud antara lain tekanan pada anggaran negara. Menurut Johan, fluktuasi harga global dapat membebani anggaran, apalagi jika nilai tukar rupiah melemah. Kemudian risiko pasokan global, yaitu gangguan rantai pasok internasional, seperti krisis pangan atau kebijakan pembatasan ekspor dari negara lain, dapat mengancam keberlanjutan program.

"Ketergantungan pada impor adalah solusi instan yang tidak berkelanjutan. Kita harus menjadikan program ini sebagai pendorong untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada bahan pangan impor," tegas Johan.

Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, Johan memberikan beberapa saran strategis untuk memastikan program makan bergizi gratis mendukung upaya swasembada pangan. Setidaknya ada lima cara strategis yang perlu dilakukan pemerintah.

Pertama, penguatan produksi lokal. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor peternakan lokal. "Berikan subsidi kepada peternak kecil, perbaiki sistem distribusi pakan, dan fasilitasi peternakan modern berbasis komunitas. Peternak lokal harus menjadi tulang punggung program ini," saran Johan.

Kedua, diversifikasi sumber protein. Mantan Anggota DPRD NTB ini menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada sapi dengan mendorong produksi alternatif sumber protein seperti ikan, ayam, dan kambing.

"Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan dan peternakan unggas. Kita harus memanfaatkannya untuk mendukung kebutuhan protein masyarakat," tambahnya.

Ketiga, infrastruktur dan teknologi. Johan mengatakan pembangunan fasilitas seperti cold storage, sistem irigasi, dan fasilitas produksi pakan harus menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah perlu memperkenalkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi peternakan.

Keempat, perlindungan pasar lokal. Pemerintah perlu melindungi peternak lokal dari dampak impor melalui kebijakan tarif dan kuota impor yang ketat. "Jangan biarkan pasar lokal kalah oleh produk impor. Peternak kita butuh dukungan nyata," ujar Johan.

Kelima, edukasi dan diversifikasi konsumsi. Anggota DPR RI Fraksi PKS ini juga mengusulkan kampanye edukasi untuk mendorong masyarakat mengonsumsi pangan lokal yang beragam, seperti ikan air tawar, ayam, dan hasil tani lainnya.

Johan mengingatkan bahwa swasembada pangan adalah tujuan jangka panjang yang harus diperjuangkan bersama. Program MBG ini harus menjadi bagian dari strategi besar untuk mencapai kemandirian pangan.

"Jika kita hanya mengandalkan impor, program ini akan menjadi pedang bermata dua, membantu masyarakat dalam jangka pendek, tetapi melemahkan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang," terangnya.

Johan berharap pemerintah dapat memanfaatkan program ini sebagai momentum untuk membangun sistem pangan nasional yang kuat, berkelanjutan, dan mandiri. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya manusia dan alam.

"Dengan dukungan kebijakan yang tepat, saya yakin Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.