KPU NTB Siap Hadapi 11 Gugatan Sengketa Pileg 2024 di MK

Dari 11 gugatan sengketa Pileg 2024, kata Khuwailid, semuanya terkait dengan selisih perolehan suara. Persoalan mengenai selisih perolehan suara peserta pemilu sebenarnya sudah dilakukan penyandingan data pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, kabupaten/kita sampai provinsi.

"Tetapi kita juga tidak bisa meminta kepada para pihak untuk tidak digugat. Itu haknya, silakan saja. Nanti seluruh permohonan itu, kita sampaikan jawaban dan bukti atas seluruh proses yang didalilkan para pemohon," ucapnya.

Mantan Ketua Bawaslu NTB ini menyebutkan bahwa ada 11 gugatan sengketa Pileg dari NTB yang diajukan ke MK. Tahap persidangan di MK nantinyabakan didahului tahap pendahuluan.

"Jadi nanti sidang pemeriksaan pendahuluan itu apakah permohonan itu akan diperiksa pada pokok perkara atau tidak. Jadi gugatan yang 11 itu akan terverifikasi oleh MK. Apakah itu masuk pemeriksaan pokok perkara atau tidak," terangnya.

Pada sidang yang akan digelar 29 April 2024, baru pada tahap pemeriksaan permohonan. Khuwailid menegaskan sidangnya belum masuk pokok perkara.

Sementara, Komisioner Bawaslu NTB Umar Achmad Seth mengatakan pihaknya telah membuat keterangan tertulis yang nantinya akan diserahkan ke MK. Keterangan tertulis yang dibuat Bawaslu NTB terkait hasil pengawasan faktual di lapangan.

Umar menjelaskan 11 gugatan sengketa dari NTB yang ditangani MK terkait dugaan kecurangan suara hasil Pileg 2024. Gugatan sengketa hasil Pileg itu antara lain dilayangkan Calon DPD RI Dapil NTB TGH. Lalu Gede Sakti.

"Dia persoalkan suaranya yang hilang di beberapa daerah di NTB, salah satunya di Lombok Barat," tutur Umar.

Ada juga gugatan yang dilayangkan antar Caleg PKS di Sekotong Lombok Barat. Kemudian, gugatan yang dilayangkan Caleg DPR RI Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa dari PAN. Selain itu, gugatan juga dilayangkan Caleg Hanura Dapil IV Kabupaten Bima, Caleg Demokrat Kota Mataram, Caleg Gerindra di Kabupaten Bima dan lainnya.

Keterangan yang disampaikan Bawaslu bisa saja menguntungkan salah satu pihak, apakah itu peserta pemilu atau KPU. Ia menjelaskan Bawaslu akan menyampaikan peristiwa faktual sesuai hasil pengawasan di lapangan pada Pemilu 2024 lalu.