Kemenkeu Cairkan Dana TKD Rp2,18 Triliun untuk NTB di Januari 2026

27 Feb 2026, 15:01 WIB

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Mataram, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencairkan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemda di NTB sebesar Rp2,18 triliun pada Januari 2026. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani menyebutkan realisasi dana TKD per 31 Januari 2026 untuk NTB mencapai 14,81 persen dari pagu.

"Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) per 31 Januari 2026 mencapai Rp2,185 triliun atau 14,81 persen dari pagu," kata Ratih di Mataram, Jumat (27/2/2026).

Melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Pusat telah menyalurkan Rp27,19 miliar atas pengelolaan sumber daya alam dan pemungutan pajak di Provinsi NTB. Selain itu, DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp648,59 miliar, dimana 119,48 miliar diantaranya dipergunakan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).

1. Belanja negara di NTB mencapai Rp2,5 triliun

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Secara keseluruhan, kata Ratih, realisasi belanja negara di Provinsi NTB per 31 Januari 2026 mencapai Rp2,5 triliun atau 11,16 persen dari pagu APBN. Dari jumlah tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp326,62 miliar atau 4,21 persen yang dialokasikan untuk mendukung berbagai sektor layanan publik di daerah.

Realisasi tersebut di antaranya mencakup sektor pendidikan sebesar Rp68,71 miliar, sektor ekonomi Rp42,72 miliar, sektor agama Rp22,49 miliar serta sektor kesehatan Rp11,60 miliar. Dia menyebut realisasi pendapatan dan belanja negara cukup signifikan di awal tahun menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan yang inklusif.

Mulai dari penyediaan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan dukungan penyaluran Transfer ke Daerah yang tepat sasaran serta sinergi antar pemangku kepentingan. Ratih menjelaskan secara keseluruhan APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi.

"Kami optimis APBN akan terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026," kata dia.

2. Realisasi pendapatan negara Rp294,83 miliar

ilustrasi bayar pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Ratih menjelaskan kinerja fiskal di provinsi NTB hingga 31 Januari 2026 menunjukkan awal yang baik. Pendapatan negara berhasil terealisasi 5,27 persen dari target, sementara realisasi belanja mencapai 11,16 persen dari total pagu yang dialokasikan.

Dirincikan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp294,83 miliar, atau 5,27 persen dari target APBN. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp151,90 miliar. Memasuki tahun 2026, Penerimaan Pajak di NTB menunjukkan kinerja yang baik ditandai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 63,04 miliar, Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp 47,73 miliar.

"Secara agregat, struktur penerimaan negara di NTB masih didominasi oleh pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik serta didukung oleh kontribusi signifikan dari Pajak Lainnya sebesar Rp41,12 miliar," terangnya.

3. Komponen pajak yang mengalami kontraksi

ilustrasi pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Namun demikian terdapat komponen yang mengalami kontraksi, dengan rincian kontraksi pada Pajak Penghasilan (kontraksi 62,17 persen yoy) dan Pajak Pertambahan Nilai (kontraksi 39,26 persen yoy) dikarenakan kebijakan pemusatan WP cabang ke pusat serta belum adanya pemindahbukuan dari deposit pajak.

Sedangkan komponen yang tumbuh positif antara lain Pajak Bumi dan Bangunan tumbuh 170,9 persen dan Pajak lainnya tumbuh 801,9 persen seiring peningkatan setoran pajak deposit. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp47,77 miliar atau 4,93 persen dari target APBN.

Komponen yang mengalami pertumbuhan positif antara lain Bea Keluar tumbuh 146,13 persen seiring dengan relaksasi ekspor konsentrat tembaga dan cukai tumbuh 13,9 persen seiring dengan pertumbuhan hasil tembakau. Komponen bea masuk mengalami kontraksi 42,86 persen seiring dengan volume penurunan impor bahan baku & penolong dan barang modal.

Sementara, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi NTB hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp95,16 miliar atau 13,11 persen dari target. Komponen Pendapatan BLU mampu mencatatkan pertumbuhan positif 2.543,91 persen, peningkatan signifikan pada Jaspel Pendidikan.

Sedangkan Komponen PNBP Lainnya juga tumbuh 16,63 persen, dengan peningkatan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu (TAYL).