Kasus Korupsi Laptop Poltekkes Kupang, Ahli dari Kemenkes juga Dipanggil
Kupang, IDN Times - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang telah memeriksa sekitar 20 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 60 unit laptop di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Kupang. Pengadaan ini senilai Rp2 miliar tahun anggaran 2022.
Kepala Kejari Kota Kupang, Shirley Manutede, menyebut penyidikan kasus ini masih terus berlangsung. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk dari pihak Kementerian Kesehatan terkait fasilitas tersebut.
1. Sudah 20 saksi diperiksa
Shirley membenarkan ini saat diwawancarai di Aula El Tari Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) usai penandatanganan bersama penerapan pidana sosial di NTT. Ia sendiri meminta waktu karena proses penyidikan kasus ini masih berlangsung sebelum memberikan keterangan lebih jauh kepada publik.
"Masih dalam masa penyidikan, masih pemanggilan saksi, masih cari ahli. Sejauh ini 20-an saksi sudah diperiksa termasuk ahli dari Kementerian Kesehatan," tanggapnya, Senin (15/12/2025).
Perhitungan kerugian negara juga akan dirumuskan dalam proses selanjutnya. Poltekkes Kemenkes Kupang sendiri memiliki penganggaran secara vertikal atau langsung dari Kemenkes.
2. Dimanfaatkan sejumlah oknum
Sebelumnya, ia mengungkap 16 orang yang diperiksa sebagai saksi dan penggeledahan sudah dilakukan, salah satunya di Laboratorium Poltekes Kupang oleh Tim Satgas Pemberantasan Korupsi Kejari Kota Kupang.
Pengadaan 60 unit laptop ini pun melalui melalui Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dan diperuntukkan bagi Program Studi Sanitasi sebagai fasilitas Laboratorium Computer Based Test (CBT).
60 laptop ini, sebut dia, dimanfaatkan sejumlah oknum bukannya disimpan dalam laboratorium sesuai peruntukannya.
Ia menegaskan seluruh laptop tersebut baru dibawa kembali ke laboratorium Poltekes Kupang jelang penggeledahan dari Kejari Kota Kupang.
3. Modus yang sering digunakan
Shirley mengemukakan pengadaan laptop dilakukan semata-mata untuk menghabiskan anggaran BLU, tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil maupun kualitas barang yang dibeli. Modus pemecahan paket seperti ini, kata dia, sering digunakan untuk menghindari prosedur lelang yang lebih ketat dan terjadi peluang bagi pihak tertentu untuk melakukan penyimpangan.
“Ada indikasi kuat bahwa pihak terkait hanya berupaya menghabiskan anggaran," lanjut dia.
Kejari Kota Kupang juga telah mengirim surat resmi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara.
