Izin PT TCN Dicabut, Kawasan Gili Terancam Krisis Air Bersih
Mataram, IDN Times - Kawasan Gili Trawangan dan Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) terancam mengalami krisis air bersih setelah dicabutnya izin PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 27 September 2024.
PT TCN merupakan investor yang bekerja sama dengan PDAM Amerta Dayan Gunung, milik Pemda Lombok Utara, menyediakan pasokan air bersih di Gili Trawangan. Pencabutan izin pengeboran pipa bawah laut di Gili Trawangan karena melanggar aturan. Pemprov NTB sedang mencari solusi agar destinasi wisata yang menjadi surga para turis di Pulau Lombok itu, tidak mengalami krisis air bersih.
"Ada pertemuan lanjutan dalam dua hari ini. Kita dorong pemerintah Lombok Utara untuk melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Harapan kita pemanfatan air itu bisa tetap berjalan. Karena memang tidak ada alternatif lain," kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB Fathul Gani di Mataram, Selasa (8/10/2024).
1. Butuh kajian mencari sumber mata air ramah lingkungan
Fathul menjelaskan Pemda sedang berpikir untuk mencari solusi terbaik untuk mengatasi ancaman krisis air bersih di Gili Trawangan. Pemda NTB bersama Lombok Utara sedang memikirkan mencari solusi penyiapan air bersih yang ramah lingkungan tanpa dilakukan pengeboran.
"Tetapi ini tidak bisa serta merta namun butuh kajian dan waktu. Karena melihat kajian-kajian kita tidak bisa terlalu berharap juga untuk pengeboran. Tentu namanya pengeboran pasti ada dampak-dampaknya. Itu yang kita minimalisir kedepan," jelasnya.
Menurutnya, pasokan air bersih di Gili Trawangan sangat dibutuhkan. Selain untuk memenuhi kebutuhan warga setempat, juga untuk menjamin kelangsungan usaha pariwisata. Karena Gili Trawangan merupakan destinasi wisata yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara dan domestik.
"Itu yang sedang kita carikan solusi bagaimana supaya air tetap bisa mengalir, syarat syarat lingkungan bisa terpenuhi. Maka alternatif jangka menengah. Kita akan lanjutkan pertemuan ini dengan pemerintah Lombok Utara," ucap Fathul.