HMI Geruduk Kantor Gubernur NTB, Tolak Sewa Mobil Listrik Rp14 Miliar

Dalam tuntutannya, mahasiswa menolak penyewaan 72 mobil listrik sebagai kendaraan dinas yang menghabiskan anggaran Rp14 miliar pada 2026. Di tengah kondisi infrastruktur jalan provinsi sebanyak 31 titik yang rusak parah, menurut Hakim, sebaiknya anggaran penyewaan mobil listrik digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.

"Mendesak Gubernur NTB untuk segera mempercepat perbaikan 31 titik ruas jalan lintas provinsi NTB, khususnya di Pulau Sumbawa. Menolak pengadaan maupun penyewaan 72 unit mobil listrik untuk pejabat Pemerintah Provinsi NTB dan mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program Desa Berdaya," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, mahasiswa juga menyoroti pengangkatan kakak kandung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yaitu Baiq Nelly Kusumawati Ma'ruf sebagai Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD NTB yang dilantik pekan lalu. Mahasiswa mendesak evaluasi sistem meritokrasi yang kebablasan yang di dalamnya ada nepotisme terselubung.

"Kami juga melihat adanya indikasi kuat bahwa tata kelola pemerintahan di NTB masih jauh dari prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalitas. Praktik-praktik yang tidak mencerminkan meritokrasi, serta dugaan permainan dalam pengelolaan anggaran, menjadi alarm serius bagi masa depan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat," kata dia.

Aksi massa dari HMI Cabang Mataram itu sempat terjadi kericuhan dengan aparat kepolisian. Mahasiswa berhasil masuk ke dalam area Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB dan membakar ban bekas. Namun, situasi kembali kondusif setelah Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Yusron Hadi menemui massa aksi.

Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Yusron Hadi mengatakan penyewaan 72 mobil listrik sebagai kendaraan dinas pejabat telah melalui proses pengkajian terkait efisiensi dan efektivitasnya. Menurut Yusron, penggunaan mobil listrik jauh lebih hemat dibandingkan kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

Selama ini, biaya operasional untuk kendaraan dinas konvensional cukup tinggi. Sementara, Pemprov NTB memiliki keterbatasan anggaran. Solusinya dengan menyewa mobil listrik sebanyak 72 unit sebagai kendaraan dinas. Dengan sistem sewa, Pemprov NTB tidak lagi mengeluarkan biaya operasional kendaraan dinas tetapi semuanya ditanggung oleh vendor.

"Ini salah satunya mengurangi belanja operasional kendaraan dinas. Bagaimana kita membangun kalau kita terbebani oleh belanja operasional kendaraan dinas. Pemerintah pusat juga memerintahkan pemerintah daerah mulai saat ini mengoptimalkan penggunaan kendaraan listrik," jelas Yusron.

Terkait 31 titik infrastruktur jalan yang rusak parah, Yusron menjelaskan bahwa Pemprov NTB sudah punya perencanaan yang komprehensif. Puluhan titik jalan yang rusak sudah diidentifikasi dan menjadi fokus untuk perbaikan.

"Kita sudah melihat titik-titik mana yang menjadi fokus perhatian urgensi untuk ditangani tidak saja di Pulau Lombok tetapi juga Pulau Sumbawa. Terlebih Pulau Sumbawa luasnya tiga kali Pulau Lombok. Tentu menjadi atensi serius dari pemerintah provinsi," kata dia.

Kaitan dengan meritokrasi, Yusron mengatakan Pemprov NTB melakukan seleksi terbuka untuk jabatan eselon II. Sementara terkait program Desa Berdaya, mulai tahun ini Pemprov NTB menggelontorkan bantuan masing-masing Rp500 juta untuk 40 desa miskin ekstrem yang masuk program Desa Berdaya Transformatif. Sedangkan untuk program Desa Berdaya Tematik, Pemprov NTB memberikan bantuan masing-masing Rp300 juta untuk 256 desa pada 2026.