Wisatawan mancanegara berkunjung ke Desa Wisata Adat Sade Lombok Tengah, Jumat (23/5/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)
Nelly menjelaskan bantuan keuangan yang diberikan kepada 256 desa tahun ini digunakan untuk tiga program prioritas Pemprov NTB, yaitu ketahanan pangan, pariwisata dan persampahan atau lingkungan. Kepala Desa mendesain rencana anggaran biaya (RAB) dalam proposal yang diajukan untuk tiga program prioritas tersebut.
"Mau Rp300 juta untuk lingkungan saja silakan, mau Rp300 juta untuk tiga tema, masing-masing Rp100 juta, silakan. Itu berdasarkan musyawarah desa. Jadi, Pak Gubernur dan Ibu Wagub ingin desa betul-betul berdaya. Kita hanya men-support dari anggaran," terangnya.
Nelly mengatakan penggunaan bantuan keuangan yang diberikan Pemprov NTB disesuaikan dengan persoalan krusial yang dihadapi masyarakat desa, misalnya, persoalan sampah. Maka dana sebesar Rp300 juta itu bisa digunakan untuk menangani persoalan sampah sampai tuntas selama setahun.
Jika yang dibutuhkan masyarakat desa lebih kepada penataan objek wisata, karena mendapatkan penghasilan dari sektor tersebut maka bantuan itu dapat digunakan untuk menata objek wisata di desa.
"Kita kasih kebebasan masing-masing desa untuk mendesain apa yang bisa mereka lakukan dengan Rp300 juta. Yang penting peruntukannya satu ketahanan pangan, dua pengembangan pariwisata, tiga terkait dengan penanganan lingkungan sampah," jelasnya.