Gubernur Dampingi Menteri, Massa Demo Bentrok dengan Polisi di Kupang

Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan sopir pikap ini sempat menarik dan merusak pagar Kantor Gubernur NTT. Pasca kejadian itu polisi membentuk barikade hidup ditambah satu unit mobil watercanon.

Massa aksi sempat beberapa kali terlibat bentrok karena hanya ingin menemui Gubernur NTT Melki Laka Lena sesegera mungkin. Mahasiswa menolak perwakilan lainnya untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Bentrokan pun tidak dapat terhindar lagi termasuk pada pukul 17.43 WITA yang mana mahasiswa coba menerobos dengan mendorong barikade polisi.

Aksi saling dorong ini juga dibalas petugas. Sejumlah petugas juga sempat terlibat adu mulut dengan mahasiswa. Namun begitu massa aksi dan petugas masih sempat menenangkan diri hingga bentrokan lebih intensif kembali berulang beberapa kali.

Dalam aksi itu, massa menyinggung soal upah buruh dan guru di NTT yang tidak sesuai dengan realita kebutuhan pokok yang terus menerus naik.

"Buruh dan guru masih hidup jauh dari layak. Mereka terus menuntut keberpihakan negara," tandas Ketua Cabang GMKI Kupang, Andraviani Fortuna Umbu Laiya, malam itu.

Aktivis GMKI Kota Kupang Melianus Maimau sebelumnya juga menyesalkan kebijakan pemerintah terkait izin pikap memuat penumpang. Pada hasil demonstrasi sebelumnya, sebu dia, Pemprov NTT menyetujui pikap memuat 8 penumpang. Sementara dalam pengesahan terbaru hanya diizinin 5 penumpang.

Menurutnya keberadaan pikap membantu masyarakat tani dari kabupaten menjual hasil bumi akibat kurangnya akses transportasi umum lainnya.

Untuk itu massa ingin bertemu langsung dengan Melki selaku Gubernur NTT dan menegaskan seluruh tuntutan mereka.

"Panggil Gubernur NTT kawan-kawan, kita hanya mau temui Gubernur bukan bawahannya, sampaikan kekecewaan masyarakat," tegasnya.

Massa aksi dalam demonstrasi ini menuntut perlindungan hukum terhadap buruh dan agar ada partisipasi buruh dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Massa menuntut pula pemenuhan upah dan pengontrolan jam kerja buruh.

Tuntutan lainnya yaitu menolak efisiensi anggaran tahun 2027 sebab efisiensi ini dinilai hanya menggemukan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Massa menuntut khusus Pemprov NTT untuk mengaktifkan BUMD (Kawasan Industri Bolok) dan PT Flobamor demi meningkatkan PAD NTT, juga membentuk Migran Center di setiap kabupaten dan kota dengan Perda PMI di NTT. Massa pun ingin mendorong pemerintah mensosialisasikan UU PPRT yang baru dan menindaklanjuti perlindungan terhadap pekerja informal di NTT dalam hal ini sopir pikap.

Terkait dengan pendidikan, massa menuntut penindakan tegas terhadap sekolah-sekolah negeri yang masih melakukan pungutan IPP yang tak sesuai dengan Pergub No 53 Tahun 2025 yang di atur spesifik pada Pasal 5, sampai dengan Pasal 11.

Selain itu pemerintah perlu mempertimbangkan wacana merumahkan PPPK yang mana dikhususkan kepada tenaga pendidik. Pemprov NTT juga dituntut transparan terhadap peruntukan dana DAK Non Fisik 1,6 triliun dan perlu intervensi pemerintah terhadap angka putus sekolah di NTT.