Gak Punya Aplikasi Pedulilindungi? Beli Migor Harus Tunjukkan KTP

Warga Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kurniati mengatakan, sah-sah saja bagi dia menyambut regulasi yang dicanangkan pemerintah tersebut. Karena sudah paham mengoperasikan handphone android, sehingga tidak begitu sulit jika ingin melakukan transaksi minyak goreng curah.

"Kalau saya sih terima-terima aja. Masalahnya kasihan yang gak paham pakai android, apalagi yang beli minyak goreng curah kebanyakan ibu-ibu Lanjut Usia (Lansia). Mana paham mereka soal itu," ungkap Kurniati yang juga penjual gorengan ini, pada IDN Times, Kamis (30/6/2022).

Dia mengaku aneh dengan kebijakan pemerintah belakangan ini. Regulasi yang diterapkan cenderung mempersulit masyarakat kecil, seperti halnya rencana sistem pembelian dan penjualan minyak goreng curah ini. 

"Padahal kami aman-aman saja beli pakai uang tunai dengan harga sesuai HET yang mereka tentukan. Masalahnya di mana, kok harus ubah lagi aturanya," keluh dia.

Menurutnya, semestinya bukan regulasi transaksi jual beli yang diubah, tapi HET per liternya. Kalau bisa yang dia harapkan agar harganya bisa diturunkan, untuk meringankan beban masyarakat ekonomi lemah. 

"Itu baru sesuai yang kebanyakan orang inginkan. Karena ikut membantu kami tidak lagi merogoh kocek banyak ketika ke pasar," beber dia.

Senada juga disampaikan Ibu Rumah Tangga (IRT) lainnya bernama Ramlah. Pada IDN Times, dia mengaku akan sulit membeli minyak goreng curah dengan cara tunjukkan NIK dan via aplikasi terkait.

 "Aplikasi itu apaan? gak tahu yang begituan saya. Sementara mau bawa KTP ke pasar, khawatirnya hilang di jalan. Baru buat KTP itu prosesnya panjang. Ada-ada saja kebijakan pemerintah sekarang, baiknya dibatalkan saja," sesal dia.

Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bima Juraidin yang dikonfirmasi membenarkan bakal diterapkannya regulasi baru tersebut. Hanya saja, dokumen sebagai Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaannya belum diterima dari pemerintah pusat.

"Sampai sekarang belum, kita masih menunggu Juknis dari pusat," terang dia saat dihubungi via HP, Kamis (30/6/2022).

Sepintas informasi yang ia ketahui, jika regulasi ini diterapkan, untuk tingkat daerah akan dibentuk distributor ataupun pengecer oleh pihak kementerian. Mereka nanti menjadi pusat pembelian minyak goreng curah oleh masyarakat.

"Ada alternatif bagi para pembelian nanti, jika gak punya HP android. Mereka juga bisa tunjukkan NIK -ya ke pengencer," terang dia.

Sementara disinggung mengenai kebijakan bakal mempersulit masyarakat, Juraidin enggan berkomentar. Karena pada prinsipnya, Pemerintah Daerah hanya bisa menjalankan perintah regulasi dari pusat. 

"Tugas kami hanya bisa ikut aja aturan yang dari pusat. Selebihnya soal akibat atau hal lain dari kebijakan ini kita gak bisa berbuat banyak," ungkapnya.