Efek Domino Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas PNS

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PHRI DIY), Deddy Pranowo Eryono mengatakan pihaknya meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

“Tegas kami menyampaikan mohon ditinjau lagi,” ungkap Deddy.

Deddy mengungkapkan perjalanan dinas yang dilakukan ASN sangat mendongkrak okupansi hotel. Menurutnya dengan kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tersebut akan berdampak pada wisata dan UMKM.

“Dampaknya sangat besar, termasuk pada UMKM. Sudah terasa, biasanya November, Desember tinggi, ini turun. Padahal ada cara lain untuk menghemat anggaran, karena perputaran uang dari situ, buat masyarakat,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua PHRI Kota Tangerang Selatan, Gusri Effendi. Ia menilai pasca-pandemik COVID-19, industri hotel mulai menunjukkan perbaikan dengan tingkat okupansi di atas 70 persen. Namun, ia melihat pemotongan anggaran ini justru menjadi ancaman bagi sektor yang baru saja pulih ini.

“Hotel dan restoran menjadi sumber pemasukan daerah hingga Rp420 miliar, yang artinya uang beredar mencapai Rp4,2 triliun,” ujarnya.

Begitu pula yang disampaikan oleh Ketua PHRI Jabar, Herman Muchtar. Ia mengatakan, dampak negatif sudah pasti akan diterima sektor pariwisata yang di dalamnya juga termasuk biro perjalanan, hotel, destinasi wisata, dan lainnya. Dia menyebut bahwa pemerintah berhak melakukan pemangkasan atau penambahan anggaran pada program tertentu.

Namun, segala kebijakan ini sebaiknya dibicarakan dengan para pelaku usaha termasuk sektor perhotelan dan restoran yang jelas akan mendapatkan sisi buruk dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

"Harus dipertimbangkan kembali dengan baik-baik dan melibatkan industri," ujar Herman.

Sementara itu, hal yang sama juga dirasakan oleh PHRI Lampung. Sekretaris PHRI Provinsi Lampung, Friandi Indrawan menyayangkan kebijakan tersebut. Sebab menurutnya, 40 persen dari pangsa pasar hotel di Indonesia termasuk Lampung, berasal dari belanja pemerintah.

“Kalau belanja pemerintahnya dikurangi, ya itu akan menghilangkan income dari resources belanja pemerintah. Mata rantainya tidak hanya hotel saja yang terdampak, tapi UMKM yang selama ini support ke hotel. Seperti pabrik sabun, material makanan dan minuman yang tadinya pesan dengan kuantiti besar, sekarang harus kita kurangi. Karena hotel tidak berdiri sendiri, ada lingkaran yang selama ini support hotel,” jelasnya kepada IDN Times, Jumat (22/11/2024).

Menurut Friandi, kebijakan Kementerian Keuangan terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas perlu dikaji ulang, bagian mana saja yang membuat pemborosan dalam perjalanan dinas. Ia mempertanyakan apakah jumlah kunjungan dinas tersebut yang menyebabkan anggaran membengkak, atau kualitas dari kunjungan itu sendiri.

“Karena saya sering mengamati, misal suatu institusi pemerintah mengadakan kegiatan di hotel itu diikuti belasan orang, kan mubazir. Kalau pihak swasta menyelenggarakan itu cukup 4-5 orang sudah selesai. Saya yakin kalau kualitasnya yang diutamakan itu bisa membuat penghematan cukup besar. Saya juga melihat ada indeks harga satuan yang menurut saya masih terlalu tinggi dan itu bisa menjadi point penghematan,” terangnya.

Begitu pula yang dirasakan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. PHRI Balikpapan, Sugianto, memastikan penerapan kebijakan tersebut akan memengaruhi tingkat okupansi hotel secara signifikan.

"Kontribusi dari kementerian dan lembaga terhadap bisnis perhotelan di Balikpapan mencapai 25-30 persen. Jadi, dampaknya tentu cukup besar," ujar Sugianto, yang juga menjabat sebagai Direktur Operasional Hotel Platinum Balikpapan, Sabtu (23/11/2024).

Sugianto memprediksi tingkat hunian hotel akan menurun hingga 30 persen akibat kebijakan ini. Selain itu, perlambatan pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) juga turut memperburuk kondisi.

"Biasanya, aktivitas di IKN menambah okupansi hingga 20 persen. Namun, bulan ini kami tidak melihat kontribusi sama sekali dari sektor tersebut," jelasnya.

Menghadapi tantangan ini, pelaku usaha perhotelan di Balikpapan tengah mencari solusi. Salah satunya adalah menawarkan paket perjalanan ke IKN serta memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak.

Sementara itu, Wakil Ketua PHRI Jawa Tengah, segmentasi mayoritas hotel tiap kabupaten/kota sangat tergantung dari event MICE dan agenda pemerintahan.

"Segmen hotel itu ada di MICE dan pemerintahan. Ini yang harus dipikirkan ulang. Mungkin pemerintah perlu ajak bicara dulu pengusaha hotelnya. Karena memang secara umum kue yang kita dapatkan ya dari MICE. Prosentase MICE itu 58 persen bahkan ada satu dua hotel yang benar-benar andalkan MICE aja," kata Benk sapaan akrabnya saat berbincang dengan IDN Times, Sabtu (23/11/2024). 

Begitu pula disampaikan oleh Ketua PHRI Sumatera Utara, Denny S Wardhana. Ia menyebutkan bahwa, telah banyak pembatalan orderan untuk hotel di Sumatera Utara. Hal ini disebabkan, dampak ataupun efek domino pemangkasan perjalanan dinas bagi wisata Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE) dan perekonomian warga. 

“Sudah, banyak pembatalan. Itu semenjak Surat Edaran (SE) dikeluarkan itu udah ada pembatalan jadinya. Terus sebenarnya yang bukan cuma hotel yang sebenarnya yang berdampak. Di hotel itu banyak kompenten-komponennya seperti pembelanjaan di dapur semuanya juga ikut berdampak. Jadi, mungkin dari UMKM-nya juga terkait pembelian sayur, ayam, daging dan suplier untuk pembelian sabun dan lain sebagainya itu kan masih berdampak dengan adanya pengurangan ini berartikan pemesanan dan pembelian juga tidak banyak, jadi bukan cuma hotelnya saja yang berdampak dan turunannya juga berdampak," jelasnya pada IDN Times.

Ketua Dewan Kehormatan PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra, menyatakan kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas sangat berdampak pada sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions). Banyak acara MICE telah dibatalkan sejak kebijakan ini diberlakukan, terutama di hotel-hotel perkotaan atau city hotel.

"Ketergantungan city hotel pada event MICE mencapai 60-70 persen. Jika pemangkasan ini terus berlanjut, pelaku usaha perhotelan kemungkinan besar akan melakukan efisiensi, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK)," ungkap Lanang.

Kebijakan ini mengingatkan pada larangan rapat di hotel yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) pada 2015. Lanang juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap pendapatan asli daerah (PAD), investasi di sektor perhotelan, hingga kelangsungan usaha kecil menengah (UKM) yang menjadi pemasok kebutuhan hotel.

"Hotel belanja sekitar Rp200 juta per bulan untuk kebutuhan bahan baku makanan. Jika event MICE dibatalkan, pemasok sayuran, daging, dan produk lainnya juga ikut terkena dampak," tambahnya.

Ketua DPD Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Lalu Kusnawan, menyebutkan bahwa separuh hotel di NTB bergantung pada kegiatan MICE. Meski hotel-hotel resor relatif tidak terdampak, city hotel yang bergantung pada aktivitas pemerintah menjadi yang paling terpukul.

"Kami menghormati kebijakan pemerintah, tetapi kami berharap ada alternatif solusi untuk mendukung kelangsungan sektor perhotelan di NTB," ujarnya.

Bukan hanya di NTB, ancaman pengurangan jumlah pekerja di sektor perhotelan ini dapat terjadi di seluruh Indonesia, terutama bagi hotel yang mengandalkan sektor MICE sebagai pemasukan utama.

“Kalau anggaran ini dikurangi, mungkin saja tenaga kerja akan terdampak, dengan pengurangan karyawan hingga 10-15 persen,” kata Ketua PHRI Kota Tangerang Selatan, Gusri Effendi.

Kebijakan penghematan ini diharapkan dapat dipertimbangkan lebih lanjut agar tidak menimbulkan efek yang meluas, khususnya pada industri yang menjadi penopang perekonomian daerah.

Meski begitu, PHRI tetap berupaya untuk mempertahankan karyawan yang ada saat ini. Salah satu yang dilakukan adalah dengan mengurangi operasional. Seperti yang dilakukan oleh PHRI Jatim. Ketua PHRI Jatim, Dwi Cahyono mengatakan bahwa pihaknya berupaya agar hotel-hotel di Jatim tidak melakukan PHK.

"Mau tidak mau (mengurangi biaya operasional), dampak yang paling buruk adalah karyawan, sebisa mungkin itu (tidak PHK)," pungkas dia. 

Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, Sahlan M. Saleh, mengungkapkan bahwa 17 event MICE di Lombok telah dibatalkan akibat kebijakan ini. Angka ini diperkirakan akan bertambah seiring waktu. Sahlan juga mencatat penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada agen perjalanan, penyelenggara acara (event organizer), serta tenaga kerja lainnya.

"Kami belum melihat PHK sejauh ini karena pelaku usaha masih mencoba bertahan. Namun, jika situasi ini terus berlanjut, PHK bisa saja terjadi," kata Sahlan.

Sementara itu, Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Lampung, Ahmad Al Akhran mengatakan, untuk saat ini dampak kebijakan tersebut memang belum dirasakan pihak Asita Lampung.

“Selama ini perjalanan dinas ke Lampung dari sisi Asita ini masih kurang juga. Tapi kalau di Lampung kunjungan keluar cukup banyak, itu pun gak selalu menggunakan travel agent, karena sudah berangkat menggunakan kendaraan pribadi,” ujarnya.

Kendati demikian, menurutnya tahun ini Asita tak memiliki kegiatan karena anggaran promosi wisata yang biasanya bekerja sama dengan dinas pariwisata ditiadakan.

“Saya dapat informasi kalau di tahun 2024 ini kita tidak ada kegiatan karena alokasi dana itu terfokuskan untuk Pilkada, jadi memang sudah ada pembatasan. Apalagi dari kementerian sudah memangkas 50 persen untuk kunjungan dinas, kemungkinan kegiatan yang sifatnya untuk promosi pariwisata juga akan berkurang,” jelasnya.

Sementara itu, Willy Sihoming, Managing Director Sedona Holidays Medan menambahkan bahwa dari bidang travel memiliki dampak dari hotel, makanan, restoran bahkan juga transportasi.

“Dari kita tidak dapat penjualanan/pemesanan atau orderan. Kalau berbicara secara travel Sedona perusahaan kita sudah merasakan karena tidak ada pengorderan perjalanan dinas. Biasanya ada pemesanan 2 hari atau 3 hari,” ucapnya.

Pengurangan ini, dikatakannya sangat signifikan sampai saat ini belum menerima pengorderan sejak bulan September 2024.

“Dampaknya dari segi perjalanannya atau travelnya lebih kepada membutuhkan armada, pemandu wisata dan makan minum dan liburannya,” jelasnya.

Lanjutnya, pemesanan perbulan travel tidak dapat dipastikan. Namun, diakuinya orderan di travel Sedona bisa mencapai hingga puluhan orderan.

“Harapan kita pemerintah tidak memangkas, lebih kepada memaksimalkan perjalanan tetap ada. Karena salah satu bagian dari market kita disamping wisata biasa. Kemudian insentif, juga seperti ini perjalanan dinas salah satu bagian pemasukan bagian dari kita travel agen. Jadi, bukan dipangkas mungkin memaksimalkan. Selama ini, mungkin lebih dimaksimalkan," ujarnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, mengaku tetap optimistis meski ada pemangkasan perjalanan dinas ini.

“Badung dan Bali tentunya masih optimis, tetap pariwisata adalah penyangga ekonomi dari Bali ke depannya,” ujar Suryawijaya. 

“Kita tidak hanya fokus dalam penyelenggaraan event saja. Tapi tamu-tamu repeater guest langganan, family, dan insentif itu banyak,” kata dia.

Sesekali Badung masih menjadi lokasi pilihan penyelenggaraan acara nasional dan internasional, karena fasilitas MICE yang tergolong lengkap.

“Market (pasar) kita itu mix market (pasar campuran), tidak hanya satu fokus pada itu (MICE) saja. Jadi tidak masalah kalau berkurangnya event, kita berikan porsi yang banyak kepada individu atau insentif maupun family,” tegas Suryawijaya.

Ia juga mengaku kerap mengadakan pertemuan dengan para pelaku industri pariwisata, dan akomodasinya untuk meningkatkan kualitas layanan. Sehingga, bagi Suryawijaya, pertemuan tersebut dalam rangka memperkuat kenyamanan dan keamanan tinggal di hotel dengan harga yang kompetitif. 

Sementara itu, PHRI Jateng menilai bahwa family trip masih minim. Ia berharap kegiatan-kegiatan siswa dapat dipindahkan ke hotel.

"Kami sarankan destinasi diperbanyak, harus ada piknik wajib bagi siswa, terus bagaimana pemerintah bantu kegiatan besar di Jateng yang memang diwajibkan. Bisa juga caranya pagu anggaran yang dibatasi tapi jangan ke agendanya," terangnya. 

Di sisi lain, untuk mengatasi penurunan okupansi, PHRI Balikpapan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Sugianto menegaskan bahwa pihaknya kini menggencarkan pendekatan ke pemerintah daerah dan sektor korporat.

"Kami mulai fokus ke perusahaan-perusahaan lokal dan regional, karena mereka merupakan salah satu pilar utama penopang okupansi hotel," katanya.

Selain itu, pemasaran ke luar daerah juga diperkuat untuk menarik wisatawan maupun pelaku bisnis ke Balikpapan.

Menurut Suryawijaya, tingkat hunian hotel di Bali, khususnya Badung tergolong baik. Menurutnya, sampai saat ini tingkat hunian hotel tercapai 80-90 persen, karena tidak hanya mencantumkan untuk MICE saja.

Ia menambahkan, tren positif ini karena ada kunjungan dalam kategori lainnya seperti untuk leisure, insentif, honeymoon, dan lainnya. Jumlah kunjungan juga disokong oleh adanya acara bertaraf internasional. Ia mencontohkan seperti World Public Relation Forum yang berlangsung selama empat hari di Nusa Dua beberapa waktu lalu.

“Ini dampak yang sangat positif terutama untuk okupansi hotel. Kedua, omset hotel itu sendiri," ujar Suryawijaya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu, 23 November 2024.

Angka 90 persen itu, kata Suryawijaya merupakan acuan dalam manajemen hotel. Jika angka di atas 70 persen, maka kondisi manjemen hotel tergolong baik. Sedangkan jika di angka 50-60 persen cukup mengkhawatirkan.

“Kondisi 50 persen ketika ada persoalan terjadi seperti bom bali, erupsi, pandemi pun kita hancur-hancuran. Sebagian besar hotel tutup di Bali,” ungkapnya.

Begitu juga yang diharapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bobby Irawan. Ia menyebut, kebijakan tersebut tidak berpengaruh besar pada kunjungan wisatawan ke Lampung. Menurutnya, pola perjalanan wisatawan di Lampung paling ramai dilakukan pada hari libur, sementara perjalanan dinas pada hari kerja. 

“Ini kan pemangkasan anggaran dinas yang digunakan pada aparatur pemerintah, jadi pengaruhnya pada wisata tidak terlalu besar. Saya yakin, kunjungan wisatawan Lampung akhir tahun 2024 ini tetap bisa tercapai sesuai target yakni 20 juta wisatawan domestik,” katanya.

Bobby menjelaskan, kebijakan tersebut ditujukan untuk efisiensi anggaran pembangunan dan program yang lebih dibutuhkan masyarakat. Apalagi, lanjutnya, di masa transisi pemerintahan ini banyak program-program seperti makan siang gratis, pembangunan berkelanjutan dan sebagainya, sehingga prioritas pembangunan juga berbeda di masa pemerintahan baru ini.

“Sepanjang yang saya tahu, sejauh ini juga belum ada keluhan terkait pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas dari pelaku pariwisata dan hotel di Lampung,” jelasnya.

Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM), Yudistira Hendra Permana, menyebut saat ini Indonesia sedang kesulitan keuangan, sehingga pemangkasan anggaran perjalanan dinas bagi menteri dan pejabat menjadi salah satu pilihan. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini akan dirasakan juga dampaknya oleh pelaku wisata.
 
“Intinya negara sedang kesulitan keuangan, dan butuh hal-hal yang sifatnya alternity (alternatif),” ungkap Yudistira, Jumat (22/11/2024).

Ekonom UGM tersebut menilai kondisi ini menjadi dasar dikeluarkannya Surat dari Menteri Keuangan RI Nomor S-1023/MK.02/2024, terkait langkah-langkah penghematan anggaran belanja perjalanan dinas kementerian/lembaga TA 2024. Dalam surat tersebut salah satu poinnya ditujukan pada belanja perjalanan dinas untuk dilakukan penghematan minimal 50 persen dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024.

Yudis menyebut kebijakan yang dikeluarkan tersebut tentunya akan berdampak pada industri pariwisata, seperti hotel. Namun, berdasar perkiraan Yudhis, dampak tersebut tidak akan berlangsung lama jika pengelolaan anggaran benar-benar baik.

“Jika ini benar save 50 persen itu kemudian diarahkan kepada pembangunan yang terencana, ter-manage dengan baik karena bentuknya diupayakan untuk menyejahterakan masyarakat secara luas, berarti nanti akan ganti wisatawan beneran,” ujar Yudis.

Pemangkasan anggaran perjalanan dinas tersebut dapat menghemat belanja perjalanan dinas, namun di sisi lain sektor perhotelan ketiban dampak yang kurang menyenangkan. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas itu akan mengurangi pendapatan pada sektor perhotelan dan berdampak pula pada potensi pengurangan jumlah pekerja. PHRI masih mendesak pemerintah untuk melakukan kajian ulang terhadap bebijakan tersebut.

Penulis: Herlambang Jati Kusumo (DIY), Muhammad Iqbal (Banten), Ni Komang Yuko Utami (Bali), Khusnul Hasana (Jatim), Fariz Ferdianto (Jateng), Debbie Sutrisno (Jabar), Silviana (Lampung), Erik Alfian (Kaltim), Muhammad Nasir (NTB), Indah Permata Sari (Sumut)