Dinkes NTB: 447 Dapur MBG Mengantongi Ketentuan SLHS

Meskipun demikian, kata dia, upaya pemeliharaan standar kelayakan SPPG perlu terus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelaksanaan evaluasi berkala. Evaluasi dimaksud dilaksanakan dalam bentuk Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) oleh Puskesmas bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Fikri mengatakan pelaksanaan IKL secara konsisten menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa kondisi higiene sanitasi SPPG tetap terjaga dan memenuhi standar keamanan pangan. "Dalam rangka menjaga keberlanjutan kelayakan SPPG, terdapat dua aspek utama yang perlu mendapat perhatian," kata dia.

Fikri menjelaskan dua aspek utama yang perlu mendapat perhatian. Pertama, pelaksanaan IKL secara rutin dan terjadwal, baik oleh internal SPPG secara berkala setiap bulannya dan IKL eksternal oleh Puskesmas dan Dinkes Kabupaten/Kota minimal dua kali dalam setahun.

Kedua, memastikan ketersediaan dan kesesuaian instrumen yang digunakan dalam proses IKL dan kegiatan pengawasan. "Dua aspek tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pelayanan serta menjamin keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat," terangnya.

Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Fathul Gani menyebutkan ada ratusan SPPG yang bermasalah baik dari aspek infrastruktur, manajemen organisasi, administrasi hingga masalah sumber daya manusia (SDM) dan mutu gizi. Untuk masalah infrastruktur sebanyak 238 SPPG, manajemen organisasi 72 SPPG, administrasi 115 SPPG serta masalah lainnya terkait SDM dan mutu gizi.

Dia menegaskan Satgas MBG Provinsi NTB terus melakukan monitoring terkait upaya perbaikan yang dilakukan SPPG. Jika tidak ada perubahan dalam tujuh hari maka akan diberikan surat peringatan kedua (SP2). Selanjutnya, apabila tidak ada perubahan setelah diberikan SP2 maka SPPG tidak akan diberikan kesempatan lagi. Artinya, Satgas MBG Provinsi NTB akan merekomendasikan SPPG tersebut untuk ditutup.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha menyebutkan hampir 70 persen dapur MBG di NTB diberikan surat peringatan pertama (SP1) karena belum memenuhi standar. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Program MBG bersama Gubernur NTB, Forkopimda, Satgas MBG Provinsi NTB dan Satgas MBG Kabupaten/Kota di Mataram, Rabu (4/2/2026).

Setiap dapur MBG harus memenuhi standar operasional dengan kebutuhan ideal sekitar Rp1,2 miliar per dapur. Dia menyebutkan saat ini hampir 70 persen dapur MBG di NTB telah diberikan Surat Peringatan (SP1) karena belum memenuhi standar. Sehingga, dia meminta Dinas Kesehatan untuk lebih selektif dan cermat dalam penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Data Dinas Kesehatan NTB pada 2025, sebanyak 252 siswa di tiga Kabupaten yakni Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Sumbawa mengalami gejala keracunan di sekolahnya setelah mengonsumsi MBG.

Dugaan keracunan awalnya dialami lima siswa di Lombok Tengah, tepatnya di SDN Repok Tunjang, Kecamatan Jonggat, pada 23 April 2025. Kemudian pada 3 September, sebanyak 17 siswa di SDN 1 Selat, Kecamatan Narmada, juga mengalami peristiwa yang sama.

Di kabupaten berbeda tepatnya di Kabupaten Sumbawa, juga terjadi peristiwa dugaan keracunan pada 9 September 2025 yang dialami 118 siswa dari beberapa sekolah. Yakni SMAN 2 Sumbawa 50 siswa, MI NW Sumbawa 11 siswa, TK An Nurfalah 25 siswa dan SDN Lempeh 32 siswa.

Masih di kabupaten yang sama, pada 17 September 2025 terjadi lagi peristiwa dugaan keracunan yang dialami 106 siswa dari beberapa sekolah, yakni MIN 3 Sumbawa 20 siswa, MTSN 2 Sumbawa 70 siswa dan MAN 3 Sumbawa 16 siswa. Pada 24 September 2025, kembali terjadi kasus dugaan keracunan MBG yang dialami oleh 6 siswa di MTSN Aunul Ibad Beroro, Lombok Tengah.