Dikbud NTB Tak Larang Guru Honorer Berpolitik Praktis pada Pemilu 2024
Mataram, IDN Times - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak melarang guru honorer jenjang SMA/SMK dan SLB berpolitik praktis pada pemilu 2024.
Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan mengatakan dalam aturan, hanya guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diminta menjaga netralitas dalam pemilu.
"Guru honorer boleh berpolitik. Yang dilarang di aturan hanya ASN. Tapi guru honorer sebaiknya tidak ikut berpolitik praktis," kata Aidy dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Rabu (6/12/2023).
1. Jumlah guru honorer Pemprov NTB mencapai 3.000 orang
Aidy menyebutkan jumlah guru ASN dan honorer untuk jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB negeri di NTB sebanyak 21 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 orang lebih merupakan guru honorer. Dijelaskan, jumlah guru honorer lingkup Pemprov NTB terus berkurang karena adanya rekrutmen guru PPPK.
Dalam rekrutmen guru PPPK tahun 2022, sebanyak 2.000 guru honorer yang lulus menjadi PPPK. Ia mengingatkan kepada seluruh guru honorer jangan membawa-bawa politik praktis ke lingkungan sekolah.
"Peran mereka di masyarakat saja. Ketika di sekolah, jangan bawa-bawa politik. Tapi kalau ASN, baik PNS dan PPPK, tidak boleh sama sekali terlibat politik, harus netral," tegas Aidy.
2. Guru ASN diminta fokus mengajar
Sementara untuk guru yang berstatus ASN, Aidy meminta mereka fokus untuk mengajar. Jangan terafiliasi dengan calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden atau partai politik. Karena sudah jelas dalam aturan, ASN harus menjaga netralitas dalam pemilu 2024.
"Walaupun ada keluarganya yang ikut partai politik, jangan menunjukkan keberpihakannya. Ikrar netralitas ASN yang kemarin saya akan tindaklanjuti. Saya ingatkan teman-teman guru mengikuti aturan agar menjaga netralitas," ucapnya.
3. Ikrar netralitas ASN Pemprov NTB di Pemilu 2024
Pada Senin (4/12/2023), Pemprov NTB menggelar apel netralitas ASN menyambut pesta demokrasi 2024. Apel ikrar netralitas ASN dipimpin langsung Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi.
Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, ASN NTB harus menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024.
Kemudian menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
Selanjutnya, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Serta menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
