Demo Indonesia Gelap, Mahasiswa NTB Bakar Keranda dan Salat Jenazah
Mataram, IDN Times - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa Tenggara Barat menggelar aksi demonstrasi Indonesia Gelap di depan Kantor DPRD NTB, Kamis (20/2/2025). Mahasiawa menolak efisiensi anggaran di bidang pendidikan.
Mahasiswa bergerak dari Kampus Universitas Mataram, Islamic Center dan menggelar orasi di depan kantor DPRD NTB sekitar pukul 11.00 WITA. Mahasiawa juga membawa keranda mayat dan menggelar salat jenazah di depan kantor DPRD NTB.
1. Keranda Prabowo-Gibran dibakar
Setibanya di depan Kantor DPRD NTB, mahasiswa menggelar salat jenazah. Setelah itu, mereka berorasi satu persatu. Sekitar satu jam berorasi, mahasiswa kemudian membakar keranda yang ada foto Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Aksi demontrasi mahasiswa di depan Kantor DPRD NTB sempat terjadi aksi dorong mendorong dengan aparat kepolisian yang mengawal aksi. Di dalam Kantor DPRD NTB tampak satu buah mobil water Cannon disiagakan aparat kepolisian.
Mahasiswa ditemui dua anggota DPRD NTB, Hamdan Kasim dan Didi Sumardi. Keduanya mengaku sepakat dengan tuntutan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB. Politisi Partai Golkar itu juga tidak setuju dengan efisiensi anggaran di bidang pendidikan. Aspirasi mahasiswa akan dibawa ke lembaga DPRD NTB.
2. Mahasiswa sampaikan tujuh tuntutan
Perwakilan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB Ahmad Badawi menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah. Pertama, meninjau kembali Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan dan kesehatan ke pagu awal.
Kemudian naikkan anggaran pendidikan, terutama dana operasional PTN, PTN-BH, PTS, dan beasiswa. Selain itu, mahasiswa juga menuntut perluasan akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi biaya pendidikan yang tinggi.
Selanjutnya, hadirkan sarana-prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.
Kedua, menolak program makan bergizi gratis karena menghabiskan banyak anggaran. Ketiga, hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN-BLU menjadi PTN BH, cabut UU PT, Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi pendidikan.
Keempat, kata Badawi, mahasiswa menuntut agar pemerintah menjamin kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan layak, serta jaminan kerja.
Kelima, hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil. Tolak militerisasi melalui pembangunan Kodam baru dan peningkatan anggaran militer dan kepolisian, yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat.
Keenam, wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, bervisi kerakyatan dan mengabdi pada rakyat. Terakhir, wujudkan reforma agraria sejati dan indutrialisasi nasioanal.
3. Tolak pemangkasan anggaran pendidikan
Badawi menambahkan pemangkasan dana pendidikan di Mendikti dan Mendikdasmen adalah akibat efisiensi anggaran APBN yang diinstruksikan Prabowo melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 dengan total pemangkasan Rp306,69 triliun.
Meski telah mengalami beberapa penyesuaian, total pemangkasan tidak berubah. Bagi pemuda dan mahasiswa, efisiensi anggaran yang paling membahayakan adalah pemotongan anggaran BOPTN dan BPPTN-BH masing-masing sebesar 50 persen.
Ia mengatakan bahwa selama ini BOPTN hanya mampu mensubsidi sebagian Biaya Kuliah Tunggal (BKT), yang harus ditambal oleh Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Badawi mengatakan dalam anggaran tahunan kampus PTN-BH, telah terjadi penurunan pendanaan APBN yang harus ditutupi oleh UKT dan privatisasi dan komersialisasi kampus. Mendikti telah mengajukan penyesuaian pemotongan menjadi 8 persen, namun tetap tidak menghilangkan ancaman kenaikan biaya kuliah yang disubsidi BOPTN dan BPPTN-BH.
Selain pengurangan subsidi perguruan tinggi negeri, ia melihat pemerintah juga berencana memotong anggaran bantuan kelembagaan perguruan tinggi swasta (PTS), beasiswa KIP-K, Beasiswa Pendidikan Indonesia, tunjangan dosen non-PNS, beasiswa dosen dan tenaga kependidikan, serta program-program pendidikan dasar dan menengah. Mendikti dan Mendikdasmen telah mengajukan penyesuaian agar anggaran beasiswa tidak dipotong.
"Praktik pemotongan subsidi ini membuktikan ketidakpedulian negara atas pendidikan rakyat, bahkan mengancam nasib pemuda dan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi," jelas Badawi.
Dia mengatakan efisiensi anggaran rezim Prabowo-Gibran adalah pemangkasan neo-liberal, pro-imperialis, dan berkarakter fasis. Potongan dana pendidikan akan secara kolektif dialokasikan untuk mendanai eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif serta perampasan dan monopoli tanah untuk food estate yang dijalankan melalui mobilisasi TNI/Polri. Kemenhan dan Kepolisian sendiri tak terkena efisiensi dan menduduki peringkat pertama dan kedua alokasi APBN terbesar.
"Program MBG berperan untuk mengilusi rakyat agar menerima pemotongan anggaran, seakan-akan hanya demi makan gratis, padahal untuk membiayai militerisasi dan perampasan tanah di Indonesia," kata Badawi.
