Bawaslu NTB Laporkan 10 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN ke KASN

Itratip mengungkapkan provinsi NTB masuk 10 besar daerah yang rawan terjadi pelanggaran netralitas di pemilu. Hal ini menunjukkan kesigapan Bawaslu dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Kemudian, hal ini menunjukkan secara kuantitas ASN yang terlibat politik praktis juga cukup tinggi di NTB.

"Kemudian masyarakat kita cukup peduli atau responsif melaporkan setiap ada dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN," terang Itratip.

Melihat posisi NTB yang masuk 10 besar daerah rawan pelanggaran netralitas ASN di Indonesia, Itratip mengatakan persoalan ini menjadi perhatian utama Bawaslu NTB bersama Bawaslu kabupaten/kota.

"Makanya kemarin waktu kejadian di Lombok Tengah, Bawaslu langsung memproses yang bersangkutan," jelasnya.

Itratip menambahkan pihaknya melakukan pengawasan khusus kepada keluarga pejabat yang maju sebagai peserta pemilu 2024. Di NTB, ada sejumlah pejabat yang keluarganya maju sebagai calon legislatif (Caleg) 2024. Seperti Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi yang istrinya maju sebagai Caleg DPRD Provinsi NTB dari Partai Golkar.

Kemudian, Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi yang istrinya maju sebagai Caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian Kepala Kanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz yang istrinya sebagai Caleg DPRD NTB.

Selain itu, Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti yang suaminya maju sebagai Caleg DPR RI dari PKS dan sejumlah pejabat lainnya.

"Sejak awal kami melakukan pengawasan secara khusus kepada keluarga pejabat yang maju sebagai peserta pemilu. Harapan kami masyarakat juga harus melaporkan ketika ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga pejabat yang bersangkutan," ujarnya.

Pada Senin (4/12/2023), Pemprov NTB menggelar apel netralitas ASN menyambut pesta demokrasi 2024. Apel ikrar netralitas ASN dipimpin langsung Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi.

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, ASN NTB harus menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024.

Kemudian menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

Selanjutnya, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Serta menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.