Bima, IDN Times - Proses hukum 24 orang demonstran yang ditahan di Mako Polres Bima terus bergulir. Mereka yang tergabung dalam FPR Donggo-Soromandi ini ditahan setelah dua hari berturut-turut memblokade jalan. Tujuannya untuk meminta perbaikan jalan rusak ke Pemerintah Kabupaten Bima.
Informasi yang dihimpun, 15 orang di antaranya sudah ditetapkan jadi tersangka. Status hukum itu mereka terima pasca-diperiksa secara maraton selama dua hari berlangsung setelah penahanan pada Selasa (30/5/2023).
Usai ditetapkan jadi tersangka, 15 orang demonstran yang didominasi mahasiswa ini langsung dimasukkan sel tahanan Polres. Mereka akan dilimpahkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Raba Bima dalam beberapa hari kedepan.
Demonstran ini akan menjalani penahanan perdana, sembari menunggu proses hukum yang bergulir. Sementara kepastian hukum para demonstran lain, terutama yang berstatus mahasiswa masih diproses lebih lanjut.
Sementara dua orang demonstran yang diketahui masih berstatus pelajar telah dilepas polisi. Kedua orang ini dilepas pada Rabu malam kemarin dan diserahkan kembali ke orang tuanya masing-masing untuk diberikan pembinaan.
Kapolres Bima, AKBP Hariyanto yang dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah melepas dua orang pelajar tersebut. Namun dia enggan membeberkan pertimbangan apa sehingga keduanya dilepas dari jeratan hukum.
"Iya, mereka sudah dilepas," kata singkat Kapolres menjawab saat dikonfirmasi IDN Times via WhatsApp, Kamis siang (1/6/2023).
Sisi lain, FPR Donggo-Soromandi rencanannya akan kembali turun blokade jalan dengan tuntutan yang sama. Termasuk meminta Kapolres Bima, AKBP Hariyanto agar melepas puluhan demonstran yang telah ditahan, tanpa syarat.
Hingga kini, seruan aksi dan pamflet konsolidasi dari FPR Donggo-Soromandi menghiasi beranda media sosial. Kini mereka tengah menggalang massa menyisir warga dari desa ke desa untuk turun ke jalan.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 24 orang demonstran ditahan di Mako Polres Bima pada Selasa sore (30/5/2023) kemarin. Mereka ditahan karena melakukan memblokade jalan lintas provinsi di Desa Bajo dua hari berturut-turut.
Dalam aksinya, para demonstran ini membawa sejumlah tuntutan. Dua di antaranya, meminta Bupati Bima dan Gubernur NTB, agar memperbaiki jalan rusak di wilayah Kecamatan Donggo dan Soromandi.
Kemudian meminta Bupati Bima, agar mencopot jabatan Camat Donggo dan Soromandi. Karena mereka dinilai tidak mampu membawa perubahan perbaikan infrastruktur jalan raya.
"Daerah kami dijajah oleh kepentingan kepala daerah," teriak Koordinator Umum FPR Donggo-Soromandi, Gunawan saat demostrasi beberapa hari lalu.