1,7 Juta Sasaran Makan Bergizi Gratis, Dinkes NTB Antisipasi Keracunan

Berdasarkan arahan dari Kementerian Kesehatan, Dinkes provinsi dan Dinkes kabupaten/kota diminta menggerakkan petugas sanitasi yang berada di seluruh puskesmas. Mereka diminta mengawal program makan bergizi gratis sesuai dengan wilayah kerja puskesmas.

"Untuk penyedia tentunya nanti kita ada rapat koordinasi teknis juga. Jumlah penyedia dengan jumlah sasarannya. Tapi artinya titik-titik yang berlokasi di wilayah puskesmas menjadi tanggungjawab fasilitas kesehatan untuk mengawasinya," jelas Fikri.

Dia mengatakan Dinkes akan bekerja sama dengan pihak terkait dalam mengawal program makan bergizi gratis. Karena pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini tidak langsung di Dinas Kesehatan.

Dinkes mengantisipasi dampak yang terjadi sehingga perlu dilakukan pencegahan dari awal. Fikri menambahkan, pihaknya juga akan memperkuat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di masing-masing sekolah dalam pelaksanaan program ini.

Untuk mencegah dampak yang kemungkinan muncul seperti penyakit diare dan keracunan, pengolahan makan bergizi gratis harus benar-benar dikontrol. Mulai dari tempat pengolahan, bahan-bahan yang digunakan hingga aspek kebersihannya.

"Dalam aspek penyajian sebaiknya fresh, tidak disimpan terlalu lama. Misalnya kemarin dimasak kemudian dimakan esok harinya, itu berpotensi terjadinya keracunan," jelas Fikri.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Aidy Furqan menyebutkan sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 9 Oktober 2024 terdapat 1,2 juta anak TK, SD, SMP dan SMA sederajat yang akan menjadi sasaran program makan bergizi gratis. Namun, jika memasukkan balita, ibu hamil dan santri pondok pesantren, sasarannya sebanyak 1,7 juta orang berdasarkan data Korem 162/WIra Bhakti.

Dinas Dikbud NTB sedang membuat peta zona untuk distribusi per kabupaten/kota di NTB. Nantinya, balita, anak TK dan siswa SD kelas 1,2,3 akan mendapatkan sarapan gratis. Sedangkan siswa SD kelas 3,4,6 hingga pelajar SMA akan mendapatkan makan siang gratis.

Dinas Dikbud NTB membuat peta simulasi untuk distribusi dan pengaturan jadwal makan bergizi gratis. Sedangkan perangkat daerah lainnya memastikan pasokan suplai bahan baku untuk program makan bergizi gratis seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sekda NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan organisasi perangkat daerah (OPD) sudah diminta mengantisipasi lonjakan permintaan bahan baku komoditas pertanian, peternakan dan perikanan untuk program makan bergizi gratis.

Dia meminta OPD terkait untuk melakukan inovasi menambah produksi komoditas yang dibutuhkan untuk bahan baku program makan bergizi gratis.
Jangan sampai ketika program ini berjalan, terjadi lonjakan harga komoditas atau memicu terjadinya inflasi.

Karena menurut Gita, bahan baku untuk program makan bergizi gratis bukan hanya dibutuhkan di NTB, tetapi daerah lain juga pasti akan mencari bahan baku dari provinsi lainnya.

Gita meminta OPD terkait perlu mewaspadai jangan sampai komoditas yang dibutuhkan tersedot ke luar NTB. Sehingga dapat memicu terjadinya inflasi.

"Ini saya sudah minta dikaji dari awal tentang kemampuan produksi dan harus ada inovasi. Kemudian dalam rangka pemenuhan ini harus ada bagaimana intensifikasi dan ekstensifikasi produksi komoditi kita," tandas Gita.